Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2021, 11:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pakar menilai surveilans genomik atau genomic surveillance di Indonesia masih lemah.

Surveilans genomik merupakan upaya pelacakan dan pemantauan genom virus corona untuk mencegah meluasnya penyebaran virus.

Pelacakan tersebut akan menjadi penentu intervensi kesehatan yang perlu dilakukan.

Surveilans genomik juga dapat mengetahui dan mempelajari mutasi varian baru, apakah lebih mudah menular atau dapat meningkatkan keparahan penyakit.

"Tetapi beberapa pakar memberikan catatan terkait dengan genomic surveillance kita masih lemah ya," kata Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahesa Paranadipa, dalam diskusi daring, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Fakta Vaksin Zifivax, Efikasi 81,51 Persen hingga Ampuh Lawan Varian Delta

Mahesa menjelaskan, jika seseorang yang sudah divaksinasi tetapi masih terinfeksi Covid-19, maka harus dilakukan whole genome sequencing untuk memeriksa varian apa yang menjangkitinya.

Whole genome sequencing atau urutan genom utuh adalah teknik yang digunakan dalam proses pengurutan sekuens DNA menjadi satu gambaran genome utuh.

Selain itu, lanjut Mahesa, beberapa pakar juga menyebut pemeriksaan atau testing Covid-19 Indonesia masih belum sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Beberapa pakar masih memberikan catatan terkait dengan kapasitas 3T kita ya terkait dengan tracing, testing dan treatment. Terutama testing dan tracing kita yang masih memang belum mencapai standar WHO," ungkapnya.

Baca juga: BPOM: Efikasi Vaksin Zifivax Terhadap Varian Delta 77,47 Persen

Menurut Mahendra, jumlah testing Covid-19 di Indonesia harus menjadi catatan, khususnya bagi daerah yang sudah bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Ia pun berharap setiap daerah terutama yang sudah bisa melakukan pemeriksaan Covid-19 secara mandiri bisa mengejar ketertinggalan.

"Daerah yang sudah mampu melakukan pemeriksaan secara mandiri ini diharapkan memang sesuai dengan standar WHO," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Nasional
ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Nasional
Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Nasional
Paspor 8 WNI Korban Perusahaan 'Online Scam' di Laos Sudah Dikembalikan

Paspor 8 WNI Korban Perusahaan "Online Scam" di Laos Sudah Dikembalikan

Nasional
Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan 'Budgeting'

Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan "Budgeting"

Nasional
Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Nasional
BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

Nasional
Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Nasional
Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Nasional
Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Nasional
Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Nasional
Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com