Kompas.com - 13/10/2021, 10:59 WIB
Ketua KPU Juri Ardiantoro saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2017 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKetua KPU Juri Ardiantoro saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2017 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 meminta Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027 Juri Ardiantoro menjaga netralitas.

Diketahui saat ini Juri menjabat Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sebelumnya ia pernah menjadi Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019.

"Ketua tim seleksi KPU dan Bawaslu wajib menjaga netralitas, mengedepankan independensi, menghindari adanya konflik kepentingan," kata perwakilan koalisi, Ihsan Maulana, melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Juri Ardiantoro Jadi Ketua Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu, PKS: Lebih Baik Pilih Figur Netral

Ihsan mengatakan, pihaknya juga meminta tim seleksi membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk memberi catatan dan masukan dalam proses seleksi.

Serta harus berkomitmen untuk menyelenggarakan proses seleksi yang mengedepankan perspektif keadilan gender.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tim seleksi KPU dan Bawaslu harus berkomitmen untuk menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki keahlian untuk menyelenggarakan tata kelola pemilu di tengah kompleksitas desain penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024," ujarnya.

"Dan menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas dan anti-korupsi," kata Ihsan.

Koalisi, tambah Ihsan, juga meminta tim seleksi untuk melakukan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu secara transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan.

Serta memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Baca juga: Juri Ardiantoro, Eks Tim Kampanye Jokowi yang Jadi Ketua Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Adapun Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada 8 Oktober 2021.

Tim seleksi tersebut berjumlah 11 orang yang di antaranya terdiri dari anggota Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) hingga mantan Komisioner KPU.

Selain Juri, ada pula Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) periode 2020-2024 Edward Omar Sharif Hiariej dan Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.