Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI Ungkap Nama Jalan di Depan KBRI Ankara Turki Pakai Kata Soekarno

Kompas.com - 13/10/2021, 10:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Turki menggunakan nama Presiden ke-1 RI, Soekarno sebagai nama jalan.

Retno menyampaikan bahwa jalan di depan kantor KBRI Ankara kini bernama “Jalan Ahmet Soekarno”.

"Pemerintah Turki juga menganugerahkan nama jalan di depan kantor KBRI Ankara yang baru dengan nama Jalan Ahmet Soekarno," kata Retno dalam konferensi pers virtual usai melakukan kunjungan ke Turki, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Dalam kunjungannya ke Turki, Retno mengatakan, akan ada pemberian bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin masuk ke negara tersebut.

Menurut dia, kebijakan itu akan berlaku dalam waktu dekat dan akan diumumkan ke publik apabila sudah ada keputusan lanjutan.

"Menteri Luar Negeri Turki juga menyampaikan kebijakan baru untuk pemberian bebas visa bagi warga negara Indonesia ke Turki. Kebijakan ini akan berlaku dalam waktu dekat," ucap dia.

Kunjungan Retno ke Ankara Turki yang dilakukan pada 11-12 Oktober 2021 ini membahas berbagai isu dan penguatan kerja sama di aspek kesehatan, pertahanan, ekonomi, serta beberapa isu global.

Baca juga: Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Turki, Menlu: Termasuk Pesawat dan Tank Skala Kecil

Pertemuan tersebut juga membahas persiapan rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia yang dijadwalkan pada tahun 2022.

Retno mengatakan, ada sejumlah beberapa kerja sama baru yang dihasilkan dari kunjungannya ke Turki kali ini.

Pertama, deklarasi bersama Indonesia dan Turki mengenai Mutual Recognition on Vaccine Certificates dan Travel Corridor Arrangement.

Kedua, penandatanganan MoU antara Pertamina dengan perusahaan farmasi Turki yakni Abdi Ibrahim tentang produksi parasetamol.

Baca juga: Indonesia dan Turki Sepakat Saling Akui Sertifikat dan Hasil Tes PCR Vaksin Covid-19

Penandatangan Letter of Intent kerja sama pembangunan antara Kemenlu RI dengan Badan Koordinasi dan Kerjasama Turki (TIKA).

Terakhir, penandatanganan antara PT Waskita Karya dan Nurol Company mengenai kerja sama konstruksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com