Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Jadi Ketua Timsel KPU, Perludem Ingatkan Soal Independensi

Kompas.com - 12/10/2021, 13:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan soal independensi dari anggota tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Periode 2022-2027.

Adapun hal tersebut ia sampaikan mengingat Ketua Tim Seleksi yaitu Juri Ardiantoro merupakan pejabat Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan juga bekas anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019.

Khoirunnisa khawatir kedekatan Juri dengan kekuasaan pemerintah sekarang memengaruhi proses seleksi calon anggota penyelenggara pemilu.

"Memang betul, beliau ada pengalaman juga sebagai wakil direktur TKN. Hal ini tidak bisa dipisahkan begitu saja," kata Khoirunnisa saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Ia menjelaskan, independensi tim seleksi sangat penting sebagai awal dari proses seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

Sebab, menurutnya, independensi itu akan menghasilkan pula calon anggota penyelenggara pemilu yang netral.

Baca juga: Juri Ardiantoro Jadi Ketua Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu, PKS: Lebih Baik Pilih Figur Netral

"Karena jika ingin terpilih penyelenggara pemilu yang independen, maka tim seleksinya pun juga harus independen," tutur dia.

Khoirunnisa kemudian mengaitkan kejadian pada 2012, di mana Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU-Bawaslu merupakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Karena posisinya sebagai Mendagri, Gamawan kemudian dikritik publik.

Hal ini, kata Khoirunnisa, karena potensi konflik kepentingan jika Mendagri merupakan ketua tim seleksi.

"Maka pada waktu itu, Mendagri Gamawan mendeklarasikan bahwa dia tidak memiliki pendapat saat proses seleksi dan tidak aktif di proses seleksinya," jelas dia.

Menurut Khoirunnisa, hal serupa semestinya dilakukan oleh Juri ketika proses seleksi dimulai.

Ia mengatakan, hal itu perlu dilakukan Juri untuk menjaga potensi konflik kepentingan dan independensi tim seleksi.

Di sisi lain, Khoirunnisa juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan kepada publik proses terpilihnya Juri menjadi ketua.

"Keterbukaan menjadi penting. Karena di dalam Undang-Undang disebutkan seleksi dilakukan secara terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Juri Ardiantoro, Eks Tim Kampanye Jokowi yang Jadi Ketua Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com