Cegah Varian Covid-19 Baru Masuk Indonesia Jelang Nataru, Pemerintah Terapkan Prinsip Kehati-hatian

KOMPAS.com – Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Hal itu, kata dia, dilakukan khususnya untuk mencegah masuknya varian baru ke Indonesia. Pasalnya, saat ini pemantauan varian Covid-19 asing terus digencarkan pemerintah.

Dia menjelaskan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) saat ini telah didukung 17 laboratorium dengan kemampuan mendukung upaya whole genom sequencing (WGS).

Balitbangkes pun akan terus mengoptimalkan sumber daya dan pemantauan distribusi varian di berbagai daerah.

"Nantinya hasil pemantauan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat," tegasnya dalam agenda Keterangan Pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Satgas Sebut Perilaku Manusia Salah Satu Faktor Penyebab Gelombang Baru Covid-19

Wiku menambahkan, upaya pemerintah itu merupakan antisipasi terhadap peningkatan mobilitas, termasuk kegiatan wisata di periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Antisipasi dilakukan untuk memantau mobilitas pelaku perjalanan internasional yang akan melakukan kunjungan wisata seperti ke Bali, menyusul akan dibukanya Bandara Ngurah Rai pada Minggu (24/10/2021).

"Pembukaan pintu masuk internasional tersebut pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme skrining setelah masuk di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Wiku juga mengingatkan, kasus Covid-19 di Indonesia yang saat ini dalam kondisi yang cukup terkendali. Untuk itu, sudah sepatutnya semua pihak mempertahankannya dengan tidak terlena dan tetap berhati-hati.

Pemerintah daerah (pemda) pun diminta serius dalam melakukan pengawasan kegiatan masyarakat.

Baca juga: Satgas: Euforia Penurunan Kasus Covid-19 Tak Boleh Bikin Pemerintah dan Masyarakat Lengah

Pemda juga dapat membantu sosialisasi yang jelas di daerah masing-masing, khususnya rincian protokol kesehatan (prokes) yang harus dijalankan.

"Ini untuk meminimalkan peluang penularan sebesar-besarnya," tegas Wiku.