Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun SDM demi Bonus Demografi 2045, Meko PMK: Kita Tidak Bisa Bersantai

Kompas.com - 07/10/2021, 16:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy mengatakan, dalam memangun sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai bonus demografi tahun 2045, pemerintah tidak bisa bersantai.

Hal itu pula yang membuat pemerintah terus berupaya menjalankan program pembangunan SDM yang dimulai sejak 1.000 hari kelahiran pertama anak untuk mencegah stunting, mengedepankan pendidikan vokasi di sekolah menengah dan perguruan tinggi, hingga penyediaan lapangan kerja.

"Urusan kita tidak sederhana. Urusan kita sangat berat kalau bicara pembangunan SDM menuju 2045. Kita tidak bisa bersantai, kita harus bekerja keras dan betul-betul mencari peluang bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya," ujar Muhadjir dalam acara peluncuran buku Indonesia Menuju 2045 yang disiarkan secara daring dan dikutip Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Bangun SDM Bonus Demografi 2045, Menko PMK Anggap RI Berada dalam Track yang Benar

Selain menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, kata dia, lapangan pekerjaan itu pun harus potensial.

Artinya, lapangan pekerjaan itu dapat menghasilkan pendapatan yang memadai bagi mereka yang berusia yang produktif.

Meskipun demikian, kata dia, Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam melakukan pembangunan SDM tersebut.

"Stunting sudah kita tangani, persoalan drop out sudah kita atasi, sampai menyiapkan masuk dunia kerja yaitu memperbanyak jumlah SMK sudah kita lakukan," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyiapan Lapangan Kerja Jadi PR Sambut Bonus Demografi 2045

Dengan demikian, saat ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar SDM yang ada bisa masuk ke dunia kerja pada usia produktif dan bisa produktif saat bekerja.

Menurut dia, apabila Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi dengan membuka lapangan pekerjaan yang tepat, kemungkinan Indonesia akan terjebak pendapatan menengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com