Kompas.com - 07/10/2021, 14:01 WIB
Ilustrasi KTP elektronik. Tribunnews.comIlustrasi KTP elektronik.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak kurang dari 68,1 persen responden yang disurvei Puspoll Indonesia, menilai, pembuatan atau pembaharuan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terbilang mudah.

Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.600 responden di seluruh Indonesia pada 16-23 Agustus 2021.

"Ada 11,8 persen yang mengatakan sangat mudah, kemudian 68,1 persen mengatakan mudah," kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja dalam acara Pemaparan Hasil Survei Pelayanan Kependudukan di Daerah, Kamis (7/10/2021).

Sementara itu, 12,8 persen responden menyatakan pembuatan dan pembaharuan e-KTP susah dan 1,6 persen mengatakan sangat susah.

Sedangkan 5,7 persen masyarakat atau responden tidak bisa atau tidak menjawab pertanyaan dari surveyor.

"Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan adalah ini kita simpulkan sebenarnya masyarakat dalam penilaiannya menilai bahwa saat ini cukup mudah ya," ujarnya.

"Atau mudah sangat mudah sampai 80 persen yang mengatakan sangat mudah dan mudah," ucap dia.

Baca juga: Anak Asal Tuban Sulit Mendapat Akta Kelahiran Akibat Nama Terlalu Panjang, Begini Penjelasan Kemendagri

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Metode penarikan sampel multistage random sampling dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.

Tingkat kesalahan pada survei atau margin of error sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Puspoll adalah lembaga survei yang didirikan oleh pengamat politik Muslimin Tanja yang pernah menjadi Direktur Riset Lembaga Survei Charta Politika selama kurang lebih 10 tahun.

Puspoll adalah lembaga survei yang menyediakan jasa survei bagi semua pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah tingkat I (gubernur), pemerintah daerah tingkat II (bupati/walikota).

Kemudian Partai Politik, calon-calon eksekutif (Pilpres, Pilgub dan Pilbup) dan legislatif (DPRD dan DPR RI) hingga perusahaan-perusahaan swasta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.