Presiden Diusulkan Bentuk Satgas Khusus untuk Ungkap Temuan PPATK soal Jual Beli Narkotika Rp 120 Triliun

Kompas.com - 07/10/2021, 13:21 WIB
Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAAnggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun langsung dalam menangani temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya aliran dana transaksi jual-beli narkotika hingga senilai Rp 120 triliun.

Ia pun meminta Jokowi membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus seperti kala menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya minta Presiden Jokowi turun tangan langsung karena ini soal besar Rp 120 triliun. Bentuk Satgas khusus yang dipimpin oleh Menko Polhukam," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Politisi Demokrat itu mengingatkan, Presiden Jokowi juga sangat fokus terhadap pemberantasan narkotika sejak menjabat pertama kali pada 2014.

Menurut dia, Jokowi perlu melakukan sesuatu, sebab kondisi Indonesia saat ini sudah darurat narkoba.

Baca juga: PPATK: Transaksi Jual-Beli Narkoba Rp 120 Triliun Akumulasi 2016-2020

"Apa yang harus dilakukan, nah saya kejar, saya bilang begini, sebaiknya karena sejak awal Jokowi jadi Presiden 2014 itu, Indonesia darurat narkoba, beliau sangat concern ini," jelasnya.

Hinca menyarankan agar Menko Polhukam Mahfud MD memimpin Satgas khusus ini.

Sebab, menurut dia Mahfud terkenal mumpuni untuk mengejar para pengedar narkotika.

Namun, ia menyarankan agar Mahfud juga ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penelusuran transaksi jual-beli narkotika itu.

"Karena ini Rp 120 triliun, kalau keambil kan lumayan itu nambah di APBN. Hari ini APBN kita lagi nyungsep, nah ini kan bagus ini ngejar BLBI," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Nasional
Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Nasional
Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Nasional
Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Nasional
Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Nasional
'Nusantara' untuk Siapa?

"Nusantara" untuk Siapa?

Nasional
RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

Nasional
Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Nasional
Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.