Kompas.com - 05/10/2021, 17:57 WIB
Mensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021) Dok Hunas Kementerian SosialMensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, pemerintah tidak berniat membubarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meski nomenklatur lembaga itu tidak tercantum pada draf revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana.

"Saya terus terang mempelajari beberapa surat dari Bapak Mensesneg, kemudian Menpan dan sebagainya, sebetulnya yang pertama bahwa tidak ada keinginan untuk meniadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Risma dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa (5/10/2021).

Risma menjelaskan, nomenklatur BNPB tidak dicantumkan pada draf RUU Penanggulangan Bencana lantaran RUU tersebut tidak hanya mengatur soal bencana alam, tetapi juga bencana non-alam dan bencana sosial.

Baca juga: Komisi VIII DPR Tegaskan Komitmen Pertahankan BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana

Menurut Risma, karakteristik tiga bencana tersebut berbeda-beda. Ia mencontohkan, penanggulangan bencana konflik berbeda jauh dengan cara menanggulangi bencana alam sehingga tak bisa ditangani oleh BNPB saja.

"Bukan sekadar (menangani) pengungsi, tapi bagaimana, mohon maaf, kadang di situ juga harus permasalahan rekonsiliasi dan sebagainya yang kadang membutuhkan bukan kekuatan sarana prasarana, tapi kekuatan untuk komunikasi, itu kadang yang butuh waktu," kata Risma.

Risma mencontohkan, ia mengusulkan agar penanganan konflik yang merupakan bagian dari bencana sosial dapat dipimpin oleh Menko Polhukam karena dapat berkomunikasi dengan lembaga terkait seperti Badan Intelijen Negara maupun Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, dalam draf RUU yang diusulkan pemeirntah sebagaimana dipaparkan, tertulis bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan oleh badan, bukan oleh BNPB seperti pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Mungkin memang misalkan yang untuk bencana alam ditangani oleh BNPB, tapi mungkin yang masalah bencana sosial itu sangat berbeda," kata Risma.

Baca juga: BNPB Tak Dimasukkan Dalam RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pelemahan Lembaga, Bisa Bubar

Risma pun meminta waktu kepada Komisi VIII DPR agar dapat berkoordinasi dengan menteri-menteri lain sebelum memberikan sikap resmi mengenai pro-kontra hilangnya nomenklatur BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana.

"Saya minta waktu dulu karena kalau (penanganan) bencana alam mungkin saya berani memutuskan, tapi untuk dua bencana ini saya akan komunikasi dengan para menteri," kata mantan wali kota Surabaya itu.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, persoalan nomenklatur BNPB menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan titik temu antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Penanggulangan Bencana.

"Pemerintah bersikeras bahwa BNPB tidak perlu disebutkan, kami Komisi VIII sesuai dengan konsep kami ingin menyebutkan BNPB bahkan kami ingin memperkuat kelembagannya," kata Ace.

Baca juga: Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, jika pemerintah dan DPR tak kunjung mendapatkan titik temu, bukan tidak mungkin pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dihentikan.

Sebab, kata Ace, Komisi VIII juga masih memiliki berbagai rancangan undang-undang yang belum sempat dibahas.

"Kita diberikan waktu hanya dalam satu masa sidang lagi, jika di dalam satu masa sidang ini artinya nanti bulan desember kita masih belum menyelesaikan undang-undang ini maka undang-undang ini akan di-drop," kata Ace.

"Tentu kami pun juga gara-gara pembahasan undang-undang ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kita, kami tidak bisa membahas undang-undang yang lain," ujar dia.

Ace pun memberikan waktu bagi Risma membahas hal tersebut bersama pemerintah sebelum kembali membahasnya dengan Komisi VIII DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.