Kompas.com - 26/08/2021, 13:02 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. DOK. DPR RIKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan, Komisi VIII berkomitmen untuk tetap mempertahankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Yandri mengatakan, hingga kini belum titik temu antara pemerintah dan Komisi VIII DPR mengenai sejumlah isu dalam RUU Penanggulangan Bencana, salah satunya soal nomenklatur BNPB yang hendak dihapus oleh pemerintah.

"Kami masih berkomitmen untuk meneruskan perjuangan membahas Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana di mana belum ada titik temu antara pemerintah dan Komisi VIII yang isunya salah satunya adalah nomenklatur BNPB yang pendapat awal pemerintah mau dihapuskan," kata Yandri dalam rapat dengan BNPB, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

"Kami tegaskan kembali dari meja pimpinan dan sama komitmen semua anggota bahwa BNPB tidak boleh dihapuskan atau tidak boleh ditiadakan dalam undang-undang yang sedang kami rancang," ujar Yandri.

Yandri mengatakan, Komisi VIII DPR tidak akan lelah memperjuangkan itu karena mimpinya adalah memperkuat BNPB, bukan memperlemah.

Politikus PAN itu pun meminta dukungan agar RUU Penanggulangan Bencana dapat dituntaskan dalam masa persidangan I DPR yang sedang berjalan saat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada muatan untuk memperlemah, tentu akan kami tolak. Oleh karena itu doakan kami semoga undang-undang ini bisa selesai pada masa persidangan I ini dan menjadi kado bagi rakyat Indonesia," ujar Yandri.

Diberitakan, Menteri Sosial Tri Rismaharni mengatakan pemerintah tetap memutuskan untuk tidak menyebut nomenklatur BNPB dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana.

"Kelembagaan adalah pengaturan mengenai kelembagaan mengenai RUU Penanggulangan Bencana cukup yang pokok saja. Khususnya yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando dan pelaksana," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Kepala BNPB: Ubah Pandemi Jadi Endemi, Tujuan Besar Penanganan Covid-19

"Terkait nama nomenklatur lembaga tidak perlu menyebutkan nama dari lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana," sambung dia.

Yandri berpendapat, tidak dicantumkannya BNPB dalam DIM merupakan bentuk upaya pelemahan terhadap BNPB bahkan bisa menghilangkan lembaga tersebut.

"Ya sewaktu-waktu BNPB bisa bubar, dia bisa di bawah kementerian/lembaga yang lain, dia bisa tidak ada di kabupaten-provinsi," ujar Yandri, Kamis (3/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.