Jumlah Suara Tidak Sah DPD 19 Persen Lebih, Perludem: Momen Refleksi di Usia 17 Tahun DPD

Kompas.com - 01/10/2021, 18:23 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, tingginya angka suara tidak sah pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 mesti menjadi refleksi bagi DPD di usianya yang menginjak 17 tahun pada 2021.

Titi mengungkapkan, berdasarkan hasil Pemilu 2019, terdapat 29.710.175 suara tidak sah pada pemilihan anggota DPD atau setara dengan 19,02 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan jenis pemilu lainnya.

"Ini harusnya menjadi momen refleksi ya di usia 17 tahun DPD, ini adalah tingkat suara tidak sah tertinggi dari Pemilu DPD sejak eksistensi DPD dari Pemilu 2004," kata Titi dalam dalam sebuah sebuah diskusi bertajuk "17 Tahun DPD, Apa Kabar Kini?" yang disiarkan akun YouTube Formappi, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: LaNyalla Harap Amendemen Konstitusi Beri Penguatan Peran Kelembagaan DPD

Padahal, kata Titi, desain surat suara DPD jauh lebih mudah untuk dipahami oleh para pemilih.

Sebab, dalam surat suara DPD, terpampang wajah, nomor urut, dan nama calon anggota DPD, berbeda dengan surat suara calon anggota DPR/DPRD yang hanya mencantumkan nama dan nomor urut calon.

Menurut Titi, situasi tersebut bisa jadi menandakan DPD tidak dianggap penting bagi masyarakat sehingga publik tidak peduli dengan keberadaan lembaga tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan-jangan ini merefleksikan ya pertama orang memang tidak kenal institusi DPD itu apa, jadi pemahaman, pengetahuan, kesadaran soal eksistensi DPD itu buruk," ujar Titi.

Ia menekankan, sejauh ini memang belum ada riset yang menguak penyebab terjadinya banyak suara tidak sah.

Namun, ia berasumsi bahwa hal itu terjadi karena kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang membuat masyarakat harus mencoblos lima surat suara di mana DPD tidak menjadi prioritas.

Baca juga: DPD Diminta Menjauh dari Isu Amendemen Konstitusi untuk Hadirkan PPHN

"Saya menduga di tengah kompleksitas pemilu serentak lima surat suara, pemilih kita tidak menganggap penting posisi DPD, DPD tidak dianggap terlalu krusial dalam mereka menentukan suaranya," kata Titi.

Hal itu berbeda dengan anggota DPR/DPRD yang bernaung di sebuah partai politik yang memiliki ikatan dengan para pemilih sehingga publik bisa memilih partai politik jika tidak kenal dengan calon anggota legislatifnya.

Oleh karena itu, ia berharap hal itu benar-benar dievaluasi karena biaya politik dalam pemilihan anggota DPD pun jauh lebih besar dibandingkan pemilihan anggota DPD/DPRD karena daerah pemilihannya yang mencakup satu provinsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Nasional
Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kata KPK soal Pemberian Jeruk 3 Ton kepada Jokowi | Laju Penularan Covid-19 di Titik Terendah

[POPULER NASIONAL] Kata KPK soal Pemberian Jeruk 3 Ton kepada Jokowi | Laju Penularan Covid-19 di Titik Terendah

Nasional
RI Terima 4 Juta Dosis Vaksin Covovax dari India

RI Terima 4 Juta Dosis Vaksin Covovax dari India

Nasional
Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Tiba di KPK

Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Tiba di KPK

Nasional
RI Akan Tambah 1.000 Personel Penjaga Perdamaian PBB

RI Akan Tambah 1.000 Personel Penjaga Perdamaian PBB

Nasional
Kamis Siang Ini, 44 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Polri

Kamis Siang Ini, 44 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Polri

Nasional
Sidang Munarman, Dugaan Baiat dan Ajakan Dukung ISIS

Sidang Munarman, Dugaan Baiat dan Ajakan Dukung ISIS

Nasional
Draf Disetujui, Satu Etape Lagi Menuju Pengesahan RUU TPKS

Draf Disetujui, Satu Etape Lagi Menuju Pengesahan RUU TPKS

Nasional
Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

Bantahan dan Klarifikasi soal Temuan Omicron di Bekasi

Nasional
Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Nasional
Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.