Komisioner Komnas HAM Sayangkan Belum Ada Langkah Ungkap Kebenaran Peristiwa 65

Kompas.com - 01/10/2021, 14:43 WIB
Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat konferensi pers terkait kondisi Faisal Amir di RS Pelni, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKomisioner Komnas HAM Amiruddin saat konferensi pers terkait kondisi Faisal Amir di RS Pelni, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menyebut tragedi kemanusiaan 1965 merupakan luka paling dalam untuk bangsa Indonesia.

Amiruddin meminta pemerintah tidak perlu melakukan penyangkalan lagi tentang adanya pelanggaran HAM berat di masa itu.

“Seluruh peristiwa itu memang harus diterima tanpa penyangkalan lagi. Peristiwa itu tragedi bagi bangsa kita,” tutur Amiruddin dihubungi Kompas.com, Jumat (1/10/2021).

Peristiwa 1965 merujuk pada pembunuhan para jenderal yang selanjutnya disebur Pahlawan Revolusi, pada 1 Oktober dini hari yang diduga didalangi PKI.

Baca juga: September 1965 dan Kisah Orang-orang Buangan...

Pasca peristiwa itu, orang-orang yang berafiliasi dengan PKI kemudian diburu, disika, dipenjara hingga dibunuh.

Banyak pihak menduga tragedi kemanusiaan itu memakan ratusan ribu hingga jutaan korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Amiruddin mengungkapkan, dampak dari peristiwa tragedi 1965 masih terasa hingga saat ini.

“Akibatnya masih terasa sampai kini. Kita harus keluar dari segala trauma yang diakibatkannya,” kata dia.

Komnas HAM, terang Amiruddin, telah menyuarakan penyelesaian persoalan 1965 sejak tahun 2000.

“Ada TAP MPR tentang langkah yang mesti diambil itu, yaitu bisa menempuh jalan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, bisa juga dengan langkah pengadilan,” paparnya.

Namun Amiruddin menyayangkan langkah pengungkapan kebenaran tragedi 1965 belum diambil pemerintah sampai saat ini.

“Sayang langkah-langkah itu belum kunjung diambil,” jelasnya.

Amiruddin menegaskan upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa tersebut penting untuk dilakukan agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan.

“Agar kita mengoreksi kekeliruan-kekeliruan di masa lalu dan tidak menjadi beban bagi masa kini dan mendatang,” imbuh dia.

Baca juga: Presiden AS Eisenhower dan Perannya dalam Huru-Hara 1965 di Indonesia

Diketahui pemerintahan Presiden Joko Widodo sempat mengadakan Simposium Tragedi 1965 sebagai jalan rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran.

Simposium itu diadakan pemerintah melalui Kemenkopolhukam pada 18-19 April 2016. Kala itu jabatan Menkopolhukam diduduki oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun sampai saat ini hasil simposium tersebut belum berdampak signifikan pada upaya pengungkapan dan kebenaran tragedi kemanusiaan 1965.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.