Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Kompas.com - 23/09/2021, 14:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji terus meningkatkan konektivitas ribuan pulau di Indonesia. Hal itu ia upayakan melalui pembangunan pelabuhan hingga program tol laut.

"Bukan hanya melalui pembangunan pelabuhan besar dan kecil yang berada di pulau-pulau kecil dan terisolir, tetapi juga menghubungkannya melalui program tol laut," kata Jokowi dalam acara puncak Hari Maritim Nasional yang ditayangkan YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (23/9/2021).

"Untuk mempermudah mobilitas barang dan orang antarpulau dalam rangka menjamin pelayanan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108.000 kilometer.

Walaupun lokasinya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional, kata Jokowi, pulau-pulau terpencil dan masyarakat pantai memiliki potensi perekonomian yang tinggi.

Ia mencontohkan, potensi industri pangan berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim dengan memanfaatkan kekayaan dan keindahan laut, hingga potensi industri obat serta suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan nabati laut.

Oleh karena itu, Jokowi ingin jajarannya bekerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut. Tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat, tetapi juga keamanan maritim.

"Kita harus memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan untuk meningkatkan nilai tambah, serta mempersatukan negara kita Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kendati demikian, Presiden mengingatkan bahwa pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak, bukan hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.

Ia menyebutkan, laut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan. Pemanfaatan sumber daya maritim memang perlu, tetapi harus secara arif dan bijak.

Penangkapan ikan di laut juga perlu, tapi pola penangkapannya harus terukur sesuai azas keberlanjutan sumber daya laut.

"Sekali lagi, sikap arif dan bijak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat kita menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman kita," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com