Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Kompas.com - 23/09/2021, 13:47 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan, saat ini masih ada kalangan masyarakat yang menolak untuk vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, MUI terus menyosialisasikan 12 fatwa pengendalian Covid-19 melalui media massa dan sosial.

"Karena sebagaian masyarakat masih ada yang menolak vaksin," kata Cholil dilansir dari laman resmi MUI, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: MUI Harap Kesadaran Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19 Dibarengi Edukasi, Bukan karena Lonjakan Kasus

Menurut Cholil, untuk meningkatkan sosialiasi, pemerintah perlu terus merangkul kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Selain itu, tetap melibatkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan diperlukan juga kombinasi antara medis dan dalil-dalil keagamaan.

"Ya ada realita yang dipaparkan fenomena sains dan medis itu," ujar dia. 

"Tapi secara bersamaan kita juga menyandarkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, dan yang punya segalanya termasuk pandemi ini adalah milik Allah SWT," kata dia.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan vaksinasi membutuhkan dukungan serta pemanfaatan rumah ibadah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan perguruan tinggi perlu dimaksimalkan.

Baca juga: Wapres Minta Anggota Ormas Islam di MUI Tetap Bersatu

Dengan begitu, target vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia bisa segera tercapai.

"Karena negara spiritnya adalah beragama, Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu sentuhan keagamaan dan keyakinan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com