Kompas.com - 23/09/2021, 12:30 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, ada sejumlah alasan kenapa Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, alasan pertama yakni menepati janji kampanye Jokowi tahun 2014 dan 2019.

“Saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo berulang kali mengucapkan janji untuk memperkuat KPK. Namun, hingga saat ini realisasi akan janji tersebut belum pernah terjadi,” terang Kurnia pada Kompas.com, Kamis (23/9/2021).

“Maka dari itu masyarakat menuntut kembali dalam isu TWK KPK agar Joko Widodo menunaikan janji politiknya,” kata dia.

Baca juga: Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Alasan kedua, menurut Kurnia, kondisi pemberantasan korupsi yang mengkahwatirkan. Pada akhir Januari, berdasarkan data Transparency International, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok dari peringkat 85 menjadi peringkat 102.

“Dengan kondisi KPK hari ini, jika tidak ada tindakan konkret dari Presiden, bukan tidak mungkin IPK Indonesia akan semakin suram pada tahun mendatang,” ucap Kurnia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alasan selanjutnya adalah tanggung jawab Jokowi yang telah memilih pimpinan KPK saat ini.

Dalam pandangan Kurnia, KPK saat ini penuh dengan kontroversi dan minim akan prestasi seperti kualitas penindakan yang buruk, adanya pelanggaran kode etik dan kontroversi TWK para pegawai.

“Presiden punya tanggung jawab untuk mencegah praktik kesewenang-wenangan mereka,” kata dia.

Berbagai kelompok masyarakat sipil berharap Presiden Joko Widodo mengambil sikap untuk menyelesaikan polemik TWK pegawai KPK.

Baca juga: Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Harapan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut bahwa tindak lanjut dari hasil TWK diserahkan pada pemerintah.

Selain itu, rekomendasi Ombdusman RI menemukan adanya tindakan malaadministrasi pada penyelenggaraan tes asesmen tersebut.

Komnas HAM juga menyebut dalam temuannya bahwa terjadi berbagai pelanggaran HAM pada tes yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.