Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan keprihatinannya terhadap negara-negara di Benua Afrika yang terkena dampak ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam pemberian dosis vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Retno dalam Sidang ke-76 Umum PBB dalam memperingati 20 tahun adopsi Deklarasi dan Program Aksi Durban (DPPA) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/9/2021) waktu setempat.

"Hampir 6 miliar dosis vaksin telah diberikan secara global, tetapi hanya sekitar 2 persen yang telah diberikan di Afrika, dibandingkan dengan hampir 80 persen di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas," kata Retno, dikurip dari kanal YouTube MoFa Indonesia, Kamis (23/9/2021).

Menurut Retno, pemberian dosis vaksin yang tidak setara di Benua Afrika menunjukkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam respons pandemi.

Baca juga: Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Ia mengatakan, diskriminasi terhadap jenis vaksin tertentu juga telah memperlebar jurang ketidaksetaraan dan menciptakan pemulihan yang tidak merata.

Pada saat kritis ini, terang dia, kesetaraan vaksin adalah ujian moral terbesar di hadapan komunitas global.

Sejalan dengan seruan DDPA untuk kesetaraan dan non-diskriminasi, pihaknya mendorong agar dunia memastikan bahwa semua orang di dunia dapat divaksinasi lebih cepat.

"Tentang mempromosikan solidaritas, DPPA mengimbau kita untuk bertindak dalam solidaritas," kata Retno.

Retno menegaskan, tindakan sepihak tidak akan membantu sama sekali. Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi pandemi sendirian.

Karena itu, ia mengajak agar saatnya mengesampingkan perbedaan dan memfokuskan energi untuk mengatasi pandemi bersama.

Baca juga: Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Selain itu, Retno juga menyampaikan terkait upaya memerangi informasi yang salah.

Ia menjelaskan, selama pandemi, pihaknya melihat tren misinformasi mengkhawatirkan yang menunjukkan kebingungan dan kebencian di masyarakat. Jika dibiarkan tidak terselesaikan, tren semacam itu dapat mengganggu persatuan dunia dan melemahkan respons pandemi.

Karena itu, kerja sama internasional yang kuat diperlukan untuk memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mencegah kesalahan informasi.

"Inti dari DDPA akan terus diuji dari waktu ke waktu. Tantangan hari ini adalah Covid-19. Besok, tantangan lain menanti," ungkap dia.

Ia juga menegaskan, jika dunia berhasil mengatasi ujian tersebut, hal ini akan menjadi bukti bahwa DDPA tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

"Dalam mencapai dunia yang bebas dari segala bentuk diskriminasi," kata Retno.