Selain untuk kepentingan amendemen konstitusi, bergabungnya PAN ke koalisi pendukung Jokowi juga dinilai sebagai strategi menekan dan melemahkan oposisi.
Masuknya PAN ke koalisi pendukung Jokowi membuat kekuatan oposisi di DPR menjadi sangat lemah. Melemahnya kekuatan oposisi ini akan berdampak pada kerja-kerja pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.
Di atas kertas, saat ini hanya tinggal sekitar 16 persen kekuatan partai yang berada di luar koalisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada Pemilu 2019 lalu PKS mendapatkan perolehan suara sebesar 11.493.663 atau 8,21 persen. Sementara Partai Demokrat hanya mengantongi suara sah sebesar 10.876.057, atau 7,77 persen.
Selain melemahkan oposisi, langkah Jokowi merangkul PAN juga dianggap sebagai bentuk mitigasi politik terhadap keberlangsungan koalisi parpol pendukung Jokowi.
Masuknya PAN dilakukan untuk berjaga-jaga kalau ada partai anggota koalisi yang berbeda sikap dengan Jokowi. Menjelang Pemilu 2024 partai-partai anggota koalisi berpotensi berbeda sikap dengan Jokowi dan mengambil langkah sendiri.
Benarkah koalisi terancam pecah dan bersimpang jalan dengan Jokowi?
Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/9/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.