Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Kompas.com - 22/09/2021, 10:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PARTAI Amanat Nasional (PAN) akhirnya resmi bernaung di koalisi Jokowi. Keputusan bergabung di deretan partai pendukung pemerintah ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno diundang ke Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Partai berlambang matahari terbit ini diajak mengikuti pertemuan pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi, Rabu (25/8/2021).

Bergabungnya PAN ke koalisi partai pendukung Jokowi tak terlalu mengagetkan. Selama ini PAN memang intens membangun komunikasi dengan Jokowi.

Tak hanya itu, partai ini juga tak secara tegas memposisikan dirinya sebagai partai oposisi. Bahkan partai ini sempat disebut mendapat jatah menteri dalam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Istana kabarnya sudah beberapa kali menawarkan jabatan menteri untuk Zulkifli Hasan.

Pada Pilpres 2019 lalu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat berada dalam satu koalisi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebelum PAN, Gerindra lebih dulu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah setelah ketua umum dan sejumlah kadernya diberi posisi menteri oleh Jokowi.

Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jatah menteri dan amendemen konstitusi

Langkah PAN merapat dan bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi memberi peluang partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Istana kabarnya sudah menyiapkan jatah dua pos kementerian untuk PAN.

Jokowi kabarnya sudah menawari PAN untuk mengisi posisi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perhubungan.

Zulkifli Hasan kabarnya akan diproyeksikan untuk mengisi posisi Menko PMK lantaran senioritas dan pengalamannya. Orang nomor satu di PAN itu pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain menguatkan koalisi dan bagi-bagi kursi menteri, langkah Jokowi merekrut PAN ini dicurigai sebagai strategi untuk memuluskan proses amendemen konstitusi.

Dengan bergabungnya PAN rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) akan lebih mudah dilakukan.

Saat ini 471 kursi di DPR/MPR ada di tangan Jokowi. Syarat kuorum pengusulan dan pembahasan amandemen konstitusi pun lebih mudah dipenuhi.

Guna menggelar rapat paripurna terkait amendemen, MPR RI butuh 2/3 anggota atau sekitar 474 orang. Koalisi ini hanya perlu mengajak tiga orang anggota DPD RI untuk memulai rapat amendemen konstitusi.

Melemahnya oposisi

Dengan merapatnya PAN, maka Jokowi ‘seng ada lawan’. Pasalnya, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di DPR. Mantan wali kota Solo ini berhasil ‘mengamankan’ 471 kursi di parlemen. Jokowi mengantongi perolehan suara partai pada Pemilu 2019 sebesar 77,31 persen.

Selain untuk kepentingan amendemen konstitusi, bergabungnya PAN ke koalisi pendukung Jokowi juga dinilai sebagai strategi menekan dan melemahkan oposisi.

Masuknya PAN ke koalisi pendukung Jokowi membuat kekuatan oposisi di DPR menjadi sangat lemah. Melemahnya kekuatan oposisi ini akan berdampak pada kerja-kerja pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.

Di atas kertas, saat ini hanya tinggal sekitar 16 persen kekuatan partai yang berada di luar koalisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilu 2019 lalu PKS mendapatkan perolehan suara sebesar 11.493.663 atau 8,21 persen. Sementara Partai Demokrat hanya mengantongi suara sah sebesar 10.876.057, atau 7,77 persen.

Selain melemahkan oposisi, langkah Jokowi merangkul PAN juga dianggap sebagai bentuk mitigasi politik terhadap keberlangsungan koalisi parpol pendukung Jokowi.

Masuknya PAN dilakukan untuk berjaga-jaga kalau ada partai anggota koalisi yang berbeda sikap dengan Jokowi. Menjelang Pemilu 2024 partai-partai anggota koalisi berpotensi berbeda sikap dengan Jokowi dan mengambil langkah sendiri.

Benarkah koalisi terancam pecah dan bersimpang jalan dengan Jokowi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/9/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com