Mustakim

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jurnalis. Saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV.

Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV. Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Kompas.com - 22/09/2021, 10:22 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpidato dalam acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021). Dokumentasi/PANKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpidato dalam acara HUT ke-23 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (23/8/2021).

PARTAI Amanat Nasional (PAN) akhirnya resmi bernaung di koalisi Jokowi. Keputusan bergabung di deretan partai pendukung pemerintah ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno diundang ke Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Partai berlambang matahari terbit ini diajak mengikuti pertemuan pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi, Rabu (25/8/2021).

Bergabungnya PAN ke koalisi partai pendukung Jokowi tak terlalu mengagetkan. Selama ini PAN memang intens membangun komunikasi dengan Jokowi.

Tak hanya itu, partai ini juga tak secara tegas memposisikan dirinya sebagai partai oposisi. Bahkan partai ini sempat disebut mendapat jatah menteri dalam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Istana kabarnya sudah beberapa kali menawarkan jabatan menteri untuk Zulkifli Hasan.

Pada Pilpres 2019 lalu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat berada dalam satu koalisi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebelum PAN, Gerindra lebih dulu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah setelah ketua umum dan sejumlah kadernya diberi posisi menteri oleh Jokowi.

Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jatah menteri dan amendemen konstitusi

Langkah PAN merapat dan bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi memberi peluang partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Istana kabarnya sudah menyiapkan jatah dua pos kementerian untuk PAN.

Jokowi kabarnya sudah menawari PAN untuk mengisi posisi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perhubungan.

Zulkifli Hasan kabarnya akan diproyeksikan untuk mengisi posisi Menko PMK lantaran senioritas dan pengalamannya. Orang nomor satu di PAN itu pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain menguatkan koalisi dan bagi-bagi kursi menteri, langkah Jokowi merekrut PAN ini dicurigai sebagai strategi untuk memuluskan proses amendemen konstitusi.

Dengan bergabungnya PAN rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) akan lebih mudah dilakukan.

Saat ini 471 kursi di DPR/MPR ada di tangan Jokowi. Syarat kuorum pengusulan dan pembahasan amandemen konstitusi pun lebih mudah dipenuhi.

Guna menggelar rapat paripurna terkait amendemen, MPR RI butuh 2/3 anggota atau sekitar 474 orang. Koalisi ini hanya perlu mengajak tiga orang anggota DPD RI untuk memulai rapat amendemen konstitusi.

Melemahnya oposisi

Dengan merapatnya PAN, maka Jokowi ‘seng ada lawan’. Pasalnya, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di DPR. Mantan wali kota Solo ini berhasil ‘mengamankan’ 471 kursi di parlemen. Jokowi mengantongi perolehan suara partai pada Pemilu 2019 sebesar 77,31 persen.

Selain untuk kepentingan amendemen konstitusi, bergabungnya PAN ke koalisi pendukung Jokowi juga dinilai sebagai strategi menekan dan melemahkan oposisi.

Masuknya PAN ke koalisi pendukung Jokowi membuat kekuatan oposisi di DPR menjadi sangat lemah. Melemahnya kekuatan oposisi ini akan berdampak pada kerja-kerja pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.

Di atas kertas, saat ini hanya tinggal sekitar 16 persen kekuatan partai yang berada di luar koalisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilu 2019 lalu PKS mendapatkan perolehan suara sebesar 11.493.663 atau 8,21 persen. Sementara Partai Demokrat hanya mengantongi suara sah sebesar 10.876.057, atau 7,77 persen.

Selain melemahkan oposisi, langkah Jokowi merangkul PAN juga dianggap sebagai bentuk mitigasi politik terhadap keberlangsungan koalisi parpol pendukung Jokowi.

Masuknya PAN dilakukan untuk berjaga-jaga kalau ada partai anggota koalisi yang berbeda sikap dengan Jokowi. Menjelang Pemilu 2024 partai-partai anggota koalisi berpotensi berbeda sikap dengan Jokowi dan mengambil langkah sendiri.

Benarkah koalisi terancam pecah dan bersimpang jalan dengan Jokowi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/9/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.