Wildan Hakim
Peneliti dan Dosen

Wildan Hakim, Peneliti di Institut Riset Indonesia (INSIS), Dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia.

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Kompas.com - 19/09/2021, 20:14 WIB
Ilustrasi perempuan di tengah dominasi laki-laki. SHUTTERSTOCK/PALTOIlustrasi perempuan di tengah dominasi laki-laki.

LENGSERNYA Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai babak baru perpolitikan Indonesia. Ini seturut pudarnya dominasi Golongan Karya (Golkar) pasca-reformasi.

Situasi tersebut membuka peluang baru bagi sekian banyak tokoh politik di Indonesia untuk mendirikan partai politik (parpol) baru dan berkontestasi pada pemilu pertama di era reformasi yang diselenggarakan pada 7 Juni 1999.

Ada yang menyebut, penyelenggaraan Pemilu 1999 merupakan langkah berani Presiden Ketiga Indonesia BJ Habibie untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Saat itu, pemilu diikuti 48 parpol. Ada tiga parpol lama dan selebihnya merupakan parpol baru.

Pemilu yang menelan dana Rp 1,3 triliun tersebut menghasilkan lima pemenang dengan raihan suara terbesar yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan PAN.

Selaku pemenang pemilu dengan perolehan 33,74 persen suara, PDI Perjuangan seharusnya berpeluang besar menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, politik sebagai seni dan the real politic menggagalkan langkah Megawati sebagai orang nomor satu di Republik ini.

Dalam voting yang berlangsung menegangkan, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Pendiri PKB—parpol peraih urutan terbesar keempat suara—itu kemudian disumpah sebagai Presiden Keempat Republik Indonesia.

Baca juga: Memahami Megawati Soekarnoputri...

Boleh saja ini dianggap sebagai sebuah kebetulan. Namun, nuansa penolakan terhadap Megawati untuk bisa menjadi presiden terasa begitu kuat saat itu.

Para politikus yang didominasi pria belum rela jika Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan dari parpol berlatar belakang nasionalis.

Babak baru politik nasional

Terpilihnya Gus Dur—panggilan untuk Abdurrahman Wahid—sebagai Presiden Keempat Indonesia menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden Kedelapan Indonesia.

Megawati yang selama Orde Baru berseberangan dengan Istana, pada 1999 bertransformasi menjadi tokoh sangat penting yang dekat dengan Istana. Megawati menjadi perempuan pertama Indonesia yang menjadi wakil presiden.

Seturut dinamika politik, putri sang proklamator itu pun lalu dilantik menjadi Presiden Kelima Indonesia pada 23 Juli 2001. Di tahap ini, ungkapan populer dari Megawati yang menyebut bahwa hidup itu ibarat cakra manggilingan benar-benar terbukti.

Cakra manggilingan merupakan filosofi Jawa yang menjelaskan bahwa kehidupan itu berjalan dinamis seperti roda yang berputar. Ada saatnya bagian roda berada di atas dan kemudian berpindah ke bawah.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).DOK PDI-P Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Di masa Orde Baru, PDI—cikal bakal PDI-P yang pecah karena intervensi pemerintah—selalu berada di urutan terakhir dalam hal perolehan suara, yaitu urutan ketiga dari tiga kekuatan politik yang saat itu boleh ikut pemilu.

Baca juga: Kejatuhan (daripada) Soeharto

Namun, pada Pemilu 1999, parpol urutan buncit yang sudah menggunakan terminologi nama baru yaitu PDI Perjuangan atau PDI-P itu melejit menjadi nomor satu.

Perolehan suara PDI Perjuangan dari setiap pemilu tidak lepas dari figur Megawati. Keputusan Megawati untuk berpolitik terikat erat dengan garis genetiknya sebagai anak Sukarno.

Megawati adalah putri presiden yang melihat langsung saat sang ayah diusir dari Istana Negara dan kemudian dibatasi ruang gerak politiknya oleh rezim Orde Baru.

Merujuk pada Tri Marhaeni Pudji Astuti (1994), terdapat lima faktor dasar yang memengaruhi kemunculan Megawati sebagai tokoh serta pemimpin organisasi politik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.