Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Kompas.com - 17/09/2021, 11:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pengasuhan anak yang baik merupakan kunci utama pencegahan stunting.

Bintang mengatakan, stunting masih menjadi isu nasional yang mengancam pemenuhan hak dasar anak-anak.

Apalagi, pandemi Covid-19 menyulitkan pencapaian target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 dari 27 persen.

"Pengasuhan anak yang baik merupakan kunci utama mencegah stunting. Peran ayah dalam mendukung keseteraan gender dalam pengasuhan anak pun sangat penting," ujar Bintang dalam rapat koordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dikutip dari siaran pers, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Rumitnya Masalah Stunting, dari Kesehatan hingga Sosial Budaya

Bintang mengatakan, permasalahan stunting juga berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan pada perempuan, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui.

Selain itu lingkungan tidak sehat, sanitasi buruk, serta sulitnya akses pada makanan bergizi berpengaruh pada kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.

Atas dasar itulah, pihaknya terus mendorong penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak.

Termasuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan prasejahtera melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.

"Perkawinan anak juga turut meningkatkan angka stunting. Hal ini disebabkan karena bayi yang dilahirkan ibu dengan usia di bawah 20 tahun berisiko lebih besar mengalami kondisi lahir prematur dengan berat badan rendah, belum lagi jika terjadi komplikasi kehamilan," kata dia.

Baca juga: Kabupaten Pakpak Bharat Darurat Stunting, Bayi-bayi yang Lahir Beratnya Kurang dari 2,5 Kg

Edukasi bahaya perkawinan anak pun penting dilakukan hingga ke akar rumput.

Salah satunya yang dilakukan melalui Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA) sebagai tindaklanjut dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Selain berbagai persoalan itu, kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap perempuan juga berkaitan dengan stunting.

"Khususnya pada ibu hamil dan menyusui sangat berkaitan dengan stunting," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com