Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Kompas.com - 17/09/2021, 11:11 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021). Dok. PPATKKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly serta DPD RI pada Rabu (15/9/2021) memutuskan tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dalam revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Kepala Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae kecewa karena pihaknya selama ini mendorong penyusunan RUU tersebut agar masuk Prolegnas Prioritas.

Ia menduga DPR dan Pemerintah tak memiliki waktu efektif yang banyak untuk membahas RUU tersebut.

"Kami dapat memahami, waktu efektif yang tersisa sekitar 2,5 bulan untuk DPR dan Pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU terlalu singkat," kata Dian saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: RUU Perampasan Aset Gagal Masuk Prolegnas Prioritas, Janji Jokowi Tak Terealisasi

Akan tetapi, Dian mengaku rasa kekecewaannya sedikit berkurang lantaran mengetahui komitmen Baleg dan Pemerintah untuk RUU Perampasan Aset dapat masuk di periode selanjutnya.

"Karena itu, keputusan dalam rapat Baleg DPR yang berkomitmen akan memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sedikit mengurangi kekecewaan kami," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengingatkan DPR dan Pemerintah, Dian kembali menyinggung sejumlah urgensi RUU Perampasan Aset agar segera dibahas dan disahkan.

Pertama, soal komitmen Komisi III DPR untuk mendukung percepatan penetapan RUU Perampasan Aset sebagaimana hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan PPATK pada 24 Maret 2021.

"Komisi III DPR RI mendukung Kepala PPATK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar segera memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal," ucapnya.

Baca juga: Kepala PPATK: Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia Belum Optimal, RUU Perlu Dibuat

"Hal ini memiliki makna bahwa DPR RI pun khususnya Komisi III telah memberikan dukungan atas percepatan penetapan RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana," sambung dia.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.