Kompas.com - 24/08/2021, 17:36 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Willy Aditya KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Willy Aditya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pemerintah akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Willy mengatakan, hal itu ia ketahui setelah adanya perbincangan informal antara Baleg dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

"Lima RUU baru yang akan diajukan pemerintah, tapi itu pembicaraan informal antara Baleg dan pemerintah," kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/8/2021), dikutip dari Antara.

Baca juga: Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Politikus Partai Nasdem itu menyebutkan, lima RUU yang dimaksud adalah RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan RUU Pemasyarakatan.

Willy mengatakan, hal itu nantinya akan diputuskan dalam rapat kerja resmi yang diadakan Baleg terkait pembahasan evaluasi Prolegnas Prioritas 2021 sesegera mungkin.

"Pembicaraan informal itu belum diputuskan karena harus diambil keputusan dalam raker. Namun kami masih mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan raker tersebut," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan adanya lima RUU tersebut, maka jumlah RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 dapat bertambah dari 33 RUU yang telah ditetapkan oleh DPR sebelumnya.

Adapun sebelumnya pemerintah telah mengindikasikan akan mengajukan sejumlah RUU untuk dibahas di DPR melalui evaluasi Prolegnas Prioritas.

Baca juga: Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pada Selasa (8/6/2021) misalnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan revisi UU ITE akan segara masuk proses legislasi di DPR setelah disinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini nanti akan dimasukkan melalui proses legislasi, akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk penyerasian atau untuk sinkronisasi dan dimasukkan ke proses legislasi berikutnya," kata Mahfud.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.