Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Kompas.com - 17/09/2021, 10:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak-anak secara daring tidak optimal.

Bahkan, menurut Ma'ruf, banyak anak-anak yang justru tidak belajar saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring dilakukan.

"Menurut informasi yang kami peroleh memang pendidikan melalui daring itu tidak optimal. Jadi sangat kurang, apalagi kalo daerah yang internetnya lemah," kata Ma'ruf di sela peninjauan vaksinasi ke Banten, Kamis (17/9/2021).

"Kan mereka sebenarnya tidak belajar, bukan lagi belajar daring tapi tidak belajar," ujar dia.

Baca juga: PPKM Level 4 Jawa-Bali, Sekolah Wajib Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pun mempercepat vaksinasi Covid-19 menyusul pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah digelar di beberapa daerah.

Setelah PTM digelar, protokol kesehatan juga harus digalakkan selain vaksinasi.

"Melihat pembukaan sekolah-sekolah tatap muka dan luar biasa, mereka (murid) menyambut baik, sangat gembira, karena sudah lama mereka mengharapkan itu," kata Ma'ruf.

Dengan demikian, ujar dia, pelaksanaan PTM menjadi salah satu target pemerintah yang juga ingin dipercepat saat ini.

Ini termasuk vaksinasi di kalangan pelajar, guru, dan tenaga kependidikan yang harus diprioritaskan.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Satgas: Libur Panjang, Event, dan Sekolah Tatap Muka Jadi Perhatian

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, sekolah-sekolah yang ada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 harus segera melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Sebab, jika PTM tidak dilakukan, maka sekolah-sekolah tidak akan terlatih dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam situasi yang baru.

"Sekolah-sekolah di (PPKM) level 1-3 harus segera melaksanakan PTM. Kalau tidak, kita tidak akan terlatih untuk protokol kesehatan baru," kata Nadiem saat mendampingi Wakil Presiden.

Tidak hanya bagi sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi, kata dia, tetapi juga bagi tingkat dasar seperti PAUD dan SD.

Baca juga: Pantau PTM Terbatas di Yogyakarta, Nadiem: Sekolah Bisa Ditutup jika Ada Klaster Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com