Guru Besar UGM Harap Jokowi Punya Sikap Jelas untuk Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kompas.com - 16/09/2021, 11:32 WIB
Aktivis Greenpeace menembakan sunar laser yang bertuliskan #ReformasiHabisdiKorupsi saat menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga anti korupsi dari cengkraman oligarki. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAAktivis Greenpeace menembakan sunar laser yang bertuliskan #ReformasiHabisdiKorupsi saat menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga anti korupsi dari cengkraman oligarki. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmen memberantas korupsi dengan menunjukan sikap atas temuan lembaga negara tersebut.

Sebab, menurutnya, proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) telah mengkhianati upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik.

"Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," tutur Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Ia mengatakan, alih status tersebut memang merupakan amanah dari undang-undang. Namun, menurut dia, pimpinan KPK justru menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi ASN yang tidak relevan dengan amanah UU.

Baca juga: Saat TWK Berujung Pemberhentian 56 Pegawai KPK…

Padahal, TWK itu berdampak pemberhentian terhadap para pegawai lembaga antirasuah itu yang sudah bekerja menjadi bagian dan berkontribusi terhadap capaian KPK selama ini.

"Patut diduga bahwa TWK tersebut sejak awal memang dimaksudkan sebagai dalih untuk menyingkirkan para pegawai yang sudah mengabdi dan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Sigit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, menurut Sigit, kejanggalan tujuan, desain, serta pelaksanaan TWK telah dikonfirmasi bermasalah oleh dua lembaga negara yakni Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Temuan kedua lembaga negara tersebut, ujar Sigit, telah mengkonfirmasi bahwa TWK dilakukan tanpa standar yang jelas, obyektif dan transparan.

"Banyak pihak berpendapat bahwa TWK tersebut tidak relevan, tidak kredibel dan tidak adil. Bahkan, diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya," ucap dia.

Baca juga: Penjelasan KPK soal Pemberhentian 56 Pegawai Tak Lolos TWK

Sebelumnya, KPK menyatakan ada 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) usai mengikuti TWK, 51 di antaranya dinilai merah dan akan diberhentikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.