Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Jokowi di Hadapan Forum Rektor soal Ekstremisme Dinilai Masih Relevan

Kompas.com - 15/09/2021, 12:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pimpinan kampus mengawasi aktivitas mahasiswa dari paparan ekstremisme atau paham radikal dinilai masih relevan.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, banyak kasus yang menunjukkan mahasiswa sangat rentan terpapar pemikiran radikal dan intoleran.

"Saya menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan forum rektor masih menemukan relevansinya karena ancaman penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa memang ada buktinya," kata Huda, melalui keterangan pers, Rabu (15/9/2021).

"Kami berharap, warning tersebut benar-benar menjadi atensi para rektor dan civitas akademika di masing-masing perguruan tinggi," tutur dia.

Baca juga: Paham Radikal Menyebar Lewat Internet, Masyarakat Diminta Pilih-pilih Konten

Huda mengatakan, indikasi penyebaran paham radikal di kampus bisa dilihat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Alvara Research, hingga Setara Institute.

Selain itu, muncul pula kasus-kasus intoleran dan bernuansa SARA di beberapa kampus.

"Indikasi-indikasi tersebut menunjukkan jika ancaman pemikiran dan sikap radikal di kampus itu benar dan nyata adanya. Oleh karena itu, pimpinan kampus dan jajarannya tidak bisa lepas tangan atas fenomena ini," ujarnya.

Huda mengatakan, paham dan pemikiran radikal ini biasanya disampaikan melalui diskusi keagamaan. Kemudian, ia juga menduga ada mahasiswa senior yang terpapar paham radikal kemudian memberikan pengaruh kepada junior atau mahasiswa baru.

"Biasanya mahasiswa baru ini masih mencari jati diri dengan semangat keberagamaan sehingga mudah dipengaruhi. Pihak rektorat harus benar-benar memperhatikan diskusi-diskusi keagamaan kecil yang dilakukan mahasiswa," kata dia.

Baca juga: Wapres Luncurkan Perpres Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme

Lebih lanjut, Huda menilai bahwa indikasi adanya pemikiran radikal di kalangan mahasiswa bisa dilihat dari pola pikir, perilaku, hingga gaya hidup.

Menurut dia, kampus perlu berperan dalam mengembangkan sistem early warning.

Politisi PKB ini juga berharap pihak kampus menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat keagamaan dengan pengembangan cara berpikir yang moderat.

"Selain itu, kampus juga bisa secara rutin menyosialisasikan tentang bahaya pemikiran radikal dalam harmonisasi kehidupan bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Senin (13/9/2021) berkunjung ke Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

Baca juga: Kompolnas: Anak Muda yang Akses Situs Radikal Berpotensi Terpengaruh

Dikutip Tribunnews.com, Jokowi mengatakan, tugas universitas yakni mencetak mahasiswa yang unggul dan utuh. Artinya, mahasiswa yang sehat jasmani, rohani, budi pekerti yang baik, dan memiliki sisi kebangsaan yang baik.

Untuk membentuk mahasiswa yang unggul dan utuh, kata Jokowi, maka tugas rektor dan jajarannya bukan hanya mendidik di dalam kampus melainkan juga di luar kampus.

"Di dalam kampus dididik mengenai pancasila dan kebangsaan, di luar kampus ada yang didik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Untuk apa?" kata Jokowi, Selasa (14/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com