Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paham Radikal Menyebar Lewat Internet, Masyarakat Diminta Pilih-pilih Konten

Kompas.com - 04/04/2021, 19:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebutkan, penyebaran paham radikal saat ini banyak terjadi melalui media sosial dan internet.

Hal itulah yang terjadi pada pelaku penyerangan Mabes Polri, ZA. ZA disebut terpapar paham radikal lewat internet.

"Yang perlu kita cermati bersama bahwa sekarang penularan daripada paham-paham (radikal) itu, banyak menggunakan internet ataupun media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat," kata Rusdi dalam diskusi daring (dalam jaringan), Minggu (4/4/2021).

Baca juga: Cegah Paham Radikal, Menag Sarankan Kementerian Terapkan Jam Komandan

Karena itu, Rusdi mengimbau masyarakat untuk pandai memilah konten di internet.

Pengguna internet di Indonesia saat ini sangat besar, mencapai 73,3 persen dari populasi. Jumlah ini setara dengan 202 juta penduduk.

Jika masyarakat tak selektif terhadap informasi, dikhawatirkan akan terjerumus pada konten-konten yang menyesatkan.

"Begitu banyaknya ini tentunya membutuhkan masyarakat yang harus bisa memilih dan memilah konten-konten mana itu yang benar, konten-konten mana yang menyesatkan," ujar Rusdi.

Untuk mewujudkan hal itu, yang menjadi tantangan adalah menciptakan ekosistem internet yang dipenuhi informasi resmi dan terpercaya. Terkait hal ini, pemerintah melalui Polri membentuk polisi virtual yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan informasi.

Meski demikian, kata Rusdi, muncul tantangan baru terkait hal itu, lantaran tak semua pihak setuju dengan keberadaan polisi virtual.

"Itu tantangan bagaimana ketika polisi ingin mengedukasi, melindungi, melayani masyarakat ternyata ada pihak-pihak tertentu juga yang berusaha menghalangi aktivitas kepolisian tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Rusdi Hartono mengatakan bahwa aksi lonewolf yang dilakukan ZA dipelajarinya di internet. 

"Lonewolf itu melakukannya sendiri dan menginisiasi sendiri. Mereka mendapat itu semua, sekarang ini kan internet luar biasa. Apa pun dari internet, dari media sosial semua bisa dia dapatkan," kata Rusdi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com