Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Hoaks tentang Megawati dan Kelompok Gagal "Move On"

Kompas.com - 15/09/2021, 06:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JUDUL lagu ciptaan Kukuh Prasetya Kudamai "Mendung Tanpo Udan" yang dinyanyikan Ndarboy Genk dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi lagu yang viral di aplikasi Tik Tok. 

Begitu juga di Youtube dan Spotify. Lagu ini populer mengungguli lagu-lagu yang lain. Walaupun liriknya berbahasa Jawa namun semua kalangan menyukainya. Apalagi lagu yang di-cover banyak penyanyi ini juga rancak saat dipakai untuk berjoget. 

Ibarat "Mendung Tanpo Udan" atau mendung tanpa hujan, tiba-tiba isu mengenai kondisi kesehatan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputeri yang tengah kritis dan koma menyeruak di semua lini masa media sosial sejak kemarin. Bahkan ada pula flyer ucapan dukacita. 

Baca juga: Kronologi Hoaks Megawati Sakit, Beredar di Medsos hingga Hadir di Acara PDI-P

1.000 persen Megawati koma

Ibarat mendung tanpo udan, semua kalangan terperangah dengan kabar tersebut. Yang lebih memalukan lagi, seorang mantan wartawan senior yang kini pindah haluan sebagai konsultan media serta politik turut menyebarkan info.

Ia mengaku mendapat informasi dari seorang tenaga kesehatan bahwa 1.000 persen Ketua Umum PDI Perjuangan itu koma dan dirawat di ICU Rumah Sakit Pertamina Pusat atau RSPP Jakarta.

Kemunculan terakhir Megawati di depan publik terjadi di sekitar akhir Agustus 2021 saat Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai pengusungnya di Istana Merdeka, Jakarta.

Seperti melupakan prinsip-prinsip jurnalistik yang pernah digelutinya selama puluhan tahun, mantan pekerja media ini malah mengunggah video soal informasi sesat itu di kanal Youtube miliknya. Informasi yang tidak akurat ini hampir dipercaya oleh banyak orang.

Seiring dengan merebaknya informasi tersebut, sejak Kamis pagi saya medapat pertanyaan mengenai kondisi kesehatan putri Bung Karno itu dari berbagai wartawan dan sahabat.

Jawaban saya tentu berdasarkan informasi akurat yang saya peroleh dari ajudan ADC yang melekat kepada Megawati, dokter pribadi, sekretaris pribadi dan elite-elite PDI Perjuangan. Mereka mengatakan, kondisi Megawati sangat prima, tidak menderita sakit apapun.

Sebagai mantan pekerja media, saya selalu membiasakan untuk check, crosscheck dan triplecheck untuk mengonfirmasi kebenaran suatu berita.

Bukan kali ini saja Megawati diterpa dengan berita “plintiran” mengenai kondisi kesehatannya. Pada 2019 lalu juga sempat ramai di media sosial kabar soal Megawati terserang stroke.

Kementerian Komunikasi dan Informasi turun tangan dan melabeli informasi itu sebagai hoaks. Kabar sesat ini terkait dengan kontestasi Joko Widodo yang disokong PDI Perjuangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Tidak itu saja. Megawati juga pernah dikaitkan dengan kabar bohong mengenai pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dilego Megawati kepada China (11/4/2021).

Ada pula informasi sesat lain yang mengatakan bahwa Megawati mau mengganti Pancasila (19/08/2020). Sebelumnya, ia dikabarkan mau mundur dari kursi Ketua Umum PDI Perjuangan (9/7/2020).

Pada Pilpres 2019, saat proses penghitungan suara masih berlangsung, Megawati diwartakan sudah mengakui kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden (17/5/2019).

Isu kritisnya kesehatan Megawati semakin menjadi bola liar. Ada oknum yang menggunakan nama Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta menyebarkan flyer ucapan dukacita dengan foto mirip Megawati.  

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com