Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PPP Serahkan kepada Jokowi

Kompas.com - 14/09/2021, 15:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Baidowi mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa dicampuri oleh partai-partai koalisi.

"PPP pada intinya taat konstitusi bahwa persoalan kabinet itu hak prerogratif presiden yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun termasuk parpol koalisi. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya terhadap presiden," kata Baidowi saat dihubungi, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Dasco: Tidak Terlintas di Pikiran Jadi Menko Polhukam

Hal ini disampaikan Baidowi merespons isu akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi partai pendukung pemerintah.

Ia menekankan, pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet sepenuhnya merupakan wewenang presiden.

"Karena semuanya kembali kepada presiden mengenai evaluasi masing-masing jajarannya," kata Baidowi.

Isu reshuffle kabinet mencuat setelah PAN menyatakan diri bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Baca juga: Tepis Isu Reshuffle, Istana Sebut Kabinet Saat Ini Solid

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui mengakui dirinya mengusulkan agar Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Zulkifli mengatakan, usulan itu sudah pernah ia sampaikan langsung kepada Jokowi dalam sebuah pertemuan.

"Memang pernah satu pertemuan, saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya Mas Tris (Soetrisno) itu, itu dulu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional), kalau memungkinkan memang saya titip," kata Zulkifli, dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/9/2021).

Namun, ia mengaku tidak meminta pos khusus di pemerintahan Jokowi untuk diisi oleh kader PAN.

Baca juga: Soal Kemungkinan Adanya Reshuffle, Fadjroel: Biar Presiden Bicara Dulu...

Sementara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, tim pemerintah saat ini bekerja dengan optimal dan solid.

Ia pun mengaku belum mendengar informasi soal akan adanya reshuffle.

"Yang jelas, kita semua sekarang bisa lihat tim hari ini bekerja dengan optimal. Soliditas ini akan menjadi modal berharga untuk melewati dan bangkit dari situasi pandemi," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Jumat (10/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com