Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Vaksinasi Penentu Turunnya Level PPKM

Kompas.com - 14/09/2021, 11:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan penentu turunnya level kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Selasa (14/9/2021).

"Vaksin menjadi salah satu penentu turunnya level PPKM sehingga kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun Covid-19 belum hilang sama sekali," kata Ma'ruf usai peninjauan.

Ma'ruf mengatakan, suatu daerah apabila level PPKM-nya ingin turun dari 3 ke 2, maka minimal masyarakat yang sudah tervaksinasi di wilayah tersebut 50 persen.

Baca juga: 4,17 Juta Kasus Covid-19 dan Vaksinasi Jadi Indikator Penentuan Level PPKM...

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa daerah yang level PPKM-nya turun dari 4 ke 3, salah satunya adalah DKI Jakarta.

"Walaupun sekarang sudah mulai ada penurunan dari level 4 ke level 3, kami ingin ketika dari level 3 ke 2 minimal di daerah harus tercapai 50 persen masyarakatnya sudah tervaksin," kata dia.

Kemudian, bagi daerah yang turunnya dari level PPKM 2 ke 1, maka masyarakat di wilayah tersebut harus sudah tervaksin 70 persen.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi terutama untuk dosis pertama dan kedua dalam rangka mengejar kekebalan kelompok.

Pemerintah menargetkan pada akhir 2021 Desember seluruh masyarakat yang ditargetkan sudah divaksin agar bisa memperoleh herd immunity.

Baca juga: Vaksinasi Door to Door di Sumbar, Warga Sedang Kerja di Ladang Antusias Divaksin

"Vaksinnya sendiri sudah cukup, tersedia sampai dengan seluruhnya tervaksin sebesar 77 persen (populasi masyarakat) tapi memang proses vaksinasinya memerlukan waktu," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasinya adalah dengan mengerahkan berbagai pihak selain dinas-dinas kesehatan, TNI, Polri, dan Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Antara lain lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain yang dapat membantu percepatan vaksinasi tersebut.

Adapun saat ini pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 2-4 di wilayah Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga 20 September 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com