Salin Artikel

Wapres: Vaksinasi Penentu Turunnya Level PPKM

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Selasa (14/9/2021).

"Vaksin menjadi salah satu penentu turunnya level PPKM sehingga kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun Covid-19 belum hilang sama sekali," kata Ma'ruf usai peninjauan.

Ma'ruf mengatakan, suatu daerah apabila level PPKM-nya ingin turun dari 3 ke 2, maka minimal masyarakat yang sudah tervaksinasi di wilayah tersebut 50 persen.

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa daerah yang level PPKM-nya turun dari 4 ke 3, salah satunya adalah DKI Jakarta.

"Walaupun sekarang sudah mulai ada penurunan dari level 4 ke level 3, kami ingin ketika dari level 3 ke 2 minimal di daerah harus tercapai 50 persen masyarakatnya sudah tervaksin," kata dia.

Kemudian, bagi daerah yang turunnya dari level PPKM 2 ke 1, maka masyarakat di wilayah tersebut harus sudah tervaksin 70 persen.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi terutama untuk dosis pertama dan kedua dalam rangka mengejar kekebalan kelompok.

Pemerintah menargetkan pada akhir 2021 Desember seluruh masyarakat yang ditargetkan sudah divaksin agar bisa memperoleh herd immunity.

"Vaksinnya sendiri sudah cukup, tersedia sampai dengan seluruhnya tervaksin sebesar 77 persen (populasi masyarakat) tapi memang proses vaksinasinya memerlukan waktu," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasinya adalah dengan mengerahkan berbagai pihak selain dinas-dinas kesehatan, TNI, Polri, dan Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Antara lain lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain yang dapat membantu percepatan vaksinasi tersebut.

Adapun saat ini pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 2-4 di wilayah Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga 20 September 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/14/11025191/wapres-vaksinasi-penentu-turunnya-level-ppkm

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke