Kompas.com - 10/09/2021, 13:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, pemerintah terus menjamin upaya pencegahan segala bentuk diskriminasi hingga penyediaan akses layanan bagi perempuan dan anak.

“Pemerintah terus menjamin upaya pencegahan, pengendalian, pendampingan, serta penyediaan akses layanan bagi perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan," kata Bintang, dalam acara pertemuan koordinasi persiapan dialog konstruktif dengan Komite Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Dorong Kesenjangan Akses Internet bagi Perempuan Bisa Diatasi

Bintang menegaskan, pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang juga ditunjukkan melalui Beijing Declaration and Platform for Action, 2030 Sustainable Development Agenda dan HeforShe IMPACT Champion Initiative.

Apalagi, kata dia, perempuan juga menjadi bagian dari lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo.

Kelima isu itu yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, dan penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

Bintang memastikan, komitmen Indonesia dalam perlindungan hak perempuan, khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam konstitusi dan berbagai undang-undang.

"Strategi pengarusutamaan gender telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA: Kasus Penganiayaan Anak Korban Pesugihan Perlu Ditelusuri Lebih Dalam

Di samping itu, Indonesia juga telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.

Adapun dialog kontruktif pemerintah Indonesia dengan Komite CEDAW yang akan dilaksanakan akhir Oktober 2021 secara virtual.

Dialog tersebut akan membahas mengenai laporan Indonesia dan review terkait kondisi, kemajuan serta tantangan dalam perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan kesetaraan gender.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Desak Jokowi Tinggalkan Relawan: Mau Apalagi, Kan Sudah Selesai

PKS Desak Jokowi Tinggalkan Relawan: Mau Apalagi, Kan Sudah Selesai

Nasional
Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Nasional
Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Nasional
Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Nasional
Jadwal 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Jadwal "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Nasional
Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya 'Track Record' yang Cemerlang

Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya "Track Record" yang Cemerlang

Nasional
Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Nasional
Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Nasional
Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Jaksa KPK

Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Budi Gunawan: Semoga Pak Prabowo Dapat Jalan Baik, Petuah Kebaikan dari Pak Jokowi

Budi Gunawan: Semoga Pak Prabowo Dapat Jalan Baik, Petuah Kebaikan dari Pak Jokowi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Anies Lampaui Prabowo, Kini di Urutan Kedua Setelah Ganjar

Survei Charta Politika: Elektabilitas Anies Lampaui Prabowo, Kini di Urutan Kedua Setelah Ganjar

Nasional
Teten Masduki Ungkap Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Teten Masduki Ungkap Kendala Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.