Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Menteri Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkaya Versi LHKPN KPK

Kompas.com - 10/09/2021, 08:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harta pejabat penyelenggara negara bertambah di masa pandemi Covid-19.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah pejabat negara bahkan bertambah harta kekayaannya hingga 70,3 persen.

Bahkan, di tingkat kementerian, pertambahan rata-rata mencapai Rp 1 miliar. Hal itu diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Baca juga: 95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelanggara negara, 70 persen hartanya bertambah,” ujar Pahala dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, dikutip dari Kompas.tv, Selasa (7/9/2021).

Kompas.com merangkum daftar 10 pejabat terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Empat menteri Presiden Joko Widodo yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk dalam daftar tersebut.

Selain mereka, ada pula beberapa pejabat daerah yang masuk dalam daftar pejabat terkaya versi LHKPN KPK. Berikut paparannya:

1. Anggota Wantimpres Tahir

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Tahir menjadi pejabat paling kaya versi LHKPN KPK.

Tahir tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 8,7 triliun. Pendiri Mayapada Group itu melaporkan LHKPN terbaru pada 31 maret 2021.

Baca juga: Disebut Miliki Kekayaan Rp 1,8 Triliun di LHKPN KPK, Pejabat di Riau Kaget, Mengaku Cuma Punya Rp 1,6 Miliar

Dalam laporannya, Tahir memiliki 25 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Cianjur, Surabaya, Singapura, hingga Amerika Serikat. Estimasi nilai sebesar Rp182.694.669.806.

Selain itu, ia juga mempunyai 6 kendaraan termasuk mobil Mercedes Benz dan Rolls Royce. Nilai keseluruhan kendaraan sebesar Rp12.929.400.000.

Sementara harta bergerak lainnya Rp4.966.984.037.258; surat berharga Rp8.299.811.138.809; Kas dan Setara Kas Rp2.174.164.167.547; serta harta lainnya Rp72.025.000.000.

Tahir juga mempunyai utang senilai Rp6.965.269.209.267, sehingga jumlah harta kekayaannya mencapai Rp8.743.339.204.153.

2. Menteri Parekraf Sandiaga Uno

Sandiaga tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 3,8 triliun dalam LHKPN yang disetor ke KPK pada 9 Februari 2021.

Ia mempunyai 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Singapura, Amerika Serikat, yang totalnya mencapai Rp208.944.126.444.

Baca juga: KPK: Baru 62 Persen Anggota DPRD DKI Jakarta yang Serahkan LHKPN 2020

Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com