Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Percepatan Vaksinasi Covid-19 Penting untuk Ubah Pandemi Jadi Endemi

Kompas.com - 08/09/2021, 16:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, percepatan melaksanakan vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan perubahan status dari pandemi Covid-19 ke endemi.

Ma'ruf mengatakan, percepatan vaksinasi sangat terkait dengan ketersediaan vaksinator yang ditugaskan melakukan vaksinasi.

"Percepat vaksinasinya (salah satu pertimbangan ubah status endemi), ini menyangkut tersedianya vaksinator yang bisa didistribusikan," kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) ke beberapa sekolah di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Wapres Pastikan Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk Penyuntikan Dua Dosis Sudah Terpenuhi

Oleh karena itu, kata dia, dalam melakukan vaksinasi tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan dari dinas-dinas tapi juga harus terdapat intervensi dari pihak lainnya.

Antara lain dari TNI, Polri, dan tenaga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

"Dengan empat jalur ini, kita harapkan ada percepatan. Vaksinnya sudah tersedia dan semua dikerahkan selain tenaga dinas kesehatan, TNI/Polri, BKKBN dan beberapa relawan," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, saat ini jumlah yang divaksinasi sudah ada di atas satu juta orang per hari.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jabodetabek Bisa Naik Lagi, Epidemiolog: Tapi Tak Separah Bulan Juli

Pemerintah pun terus memacu agar target tersebut meningkat menjadi lebih dari dua juta orang per hari.

"Itu yang sedang diusahakan dan sudah mulai dilakukan. Sudah ada kenaikan-kenaikan setiap harinya," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga memastikan bahwa ketersediaan vaksin Covid-19 untuk penyuntikan sebanyak dua dosis sudah terpenuhi seluruhnya.

Hal tersebut juga merupakan salah satu persiapan pemerintah untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

"Pemerintah menyiapkan vaksinnya dan untuk sampai dua kali suntikan itu sudah selesai, tersedia semuanya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Airlangga Klaim Penanganan Covid-19 RI Lebih Baik dari Negara Lain, Tak Masuk 10 Besar Kasus Tertinggi

Ma'ruf mengatakan, pemerintah menargetkan pada Desember 2021, target vaksinasi kepada masyarakat sebanyak dua dosis sudah terpenuhi.

Dalam hal vaksinasi, pemerintah menargetkan 77 persen populasi penduduk Indonesia atau 208,2 juta orang divaksinasi Covid-19 untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Memang tadinya diharapkan Desember 2021 sudah dua kali penyuntikan vaksin terpenuhi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com