ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri

Kompas.com - 08/09/2021, 15:48 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, Jumat (30/4/2021) KOMPAS.com / IRFAN KAMILWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, Jumat (30/4/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri.

Laporan ini bertalian dengan keputusan Dewan Pengawas KPK yang menyatakan Lili terbukti berkomunikasi dengan pihak yang beperkara dengan KPK, yaitu Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, terkait dengan dugaan suap lelang jabatan.

"Itu bukan hanya melanggar kode etik, tapi juga melanggar hukum. Karena itu kami melaporkan ke Bareskrim Polri," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Baca juga: KPK Periksa Ajudan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terkait Jual Beli Jabatan di Tanjungbalai

Kurnia mengatakan, ICW menduga Lili telah melanggar Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK.

Menurut dia, dalam pasal tersebut jelas diatur bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak tersangka atau pihak lain yang sedang menjalani perkara di KPK.

"Ancaman hukumannya tertuang jelas dalam Pasal 65, kalau ditetapkan sebagai tersangka dapat diancam pidana penjara lima tahun," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kurnia membawa dokumen bukti-bukti komunikasi Lili dengan M Syahrial saat menyampaikan laporan.

Ia pun meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya agar bekerja profesional dan independen dalam menangani perkara ini.

"Tatkala ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami berharap Lili segera ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri," kata dia.

Baca juga: Dewas KPK Dianggap Tidak Bertanggung Jawab Jika Tak Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Sementara itu, pada 30 Agustus 2021, Dewas KPK menjatuhi sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Lili karena telah menyalahgunakan pengaruh selaku unsur pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Dalam persidangan terungkap bahwa pada Februari-Maret 2020, Lili berkenalan dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial di pesawat dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta.

Saat itu, Syahrial yang sudah mengetahui Lili sebagai unsur pimpinan KPK memperkenalkan diri sebagai wali kota dan melakukan swafoto saat pesawat mendarat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.