Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek Targetkan Jumlah Penduduk Buta Aksara Kurang dari 1 Persen Tahun 2024

Kompas.com - 08/09/2021, 13:22 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menargetkan jumlah penduduk buta aksara di Indonesia bisa kurang dari 1 persen pada tahun 2024.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk mewujudukan target tersebut.

“Pada tahun 2024 target kita kurang dari 1 persen, dan menjadi kurang dari setengah persen pada tahun 2030 jadi kira-kira 9 tahun lagi,” kata Jumeri di acara peringatan Hari Aksara Internasional bertajuk “Literasi Digital untuk Indonesia Bangkit”, Rabu (8/9/2021).

Jumeri menyebutkan, jumlah penduduk buta aksara usia 15 sampai 59 tahun di Tanah Air pada 2019 mencapai 1,78 persen.

“Kemudian tahun berikutnya, 2020, sudah turun menjadi 1,71 persen,” ucapnya.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Tunda Pemberlakuan Syarat Sekolah Minimal 60 Peserta Didik untuk Terima Dana Bos

Menurut Jumeri, pemerintah melalui Kemendikbud Ristek sudah mulai mengembangkan kurikulum sekolah yang menekankan pada aspek penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik.

Jumeri mengatakan, hal ini merupakan salah satu strategi kementeriannya untuk menurunkan angka buta aksara di Indonesia.

“Jadi kurikulum kita dengan penguatan literasi numerasi dan karakter,” ujarnya.

Kemudian, ia menuturkan, peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan literasi masyarakat tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya kerja keras pelaku pendidikan serta dukungan dari berbagai pihak.

Ia berharap kerja sama dan kolaborasi satuan pendidikan dengan berbagai pihak harus terus berjalan serta dikembangkan secara terprogram dan berkesinambungan.

Baca juga: Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Cair 3 Hari Lagi, Ini Kuota dan Penerimanya

“Peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan literasi masyarakat menjadi semakin penting dan mendesak di era pandemi Covid-19,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com