KPK: Ada Penyelenggara Negara Lapor Hartanya Minus Rp 1,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut bahwa ada penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan dengan minus Rp 1,7 triliun.

Hal itu disampaikan Pahala dalam paparan rata-rata harta kekayaan para pejabat negara di semua instansi pemerintahan mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Di antara kementerian lembaga, masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp 1,7 triliun," ujar Pahala dalam webinar KPK, Selasa (7/9/2021).

"Jadi, kita pikir Rp 1,7 triliun minus. Pada saat yang sama tertingginya bisa Rp 8 triliun," ucap dia.

Menurut Pahala, angka yang dilaporkan tersebut bisa saja tidak tepat. Sebab, beberapa pejabat yang berlatar belakang pengusaha kerap hanya memasukkan nilai saham perusahaan.

Baca juga: Fraksi Nasdem DPRD DKI Terendah Laporkan LHKPN, PKS Kedua

Padahal, seharunya penyelenggara negara mengisi nilai dari perusahaan mereka.

"Beberapa pengusaha ngisi hanya harga sahamnya saja, bukan nilai perusahaannya, berapa sahamnya tercatat, itu saja. Oleh karena itu ada kemungkinan di lapangan berbeda," kata Pahala.

Adapun dalam paparannya, DPR menjadi instansi pemerintah dengan rata-rata harta kekayaan tertinggi di antara instansi lain, angkanya mencapai Rp 23 miliar.

Disusul DPRD kabupaten/kota Rp 14 miliar, DPD Rp 6,6 miliar, BUMN Rp 3,6 miliar, dan DPRD provinsi Rp 2,5 miliar.

Kemudian, pemerintah provinsi dengan rata-rata harta kekayaan pejabatnya di angka Rp 1,7 miliar dan kementerian Rp 1,5 miliar.

Selain itu, ada BUMD, pejabat di lembaga yudikatif dan pemerintah kabupaten kota di angka Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar.