Kompas.com - 07/09/2021, 17:28 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembela hak asasi manusia (HAM) masih berada di fase memprihatinkan.

Dalam keterangan tertulis yang dibuat oleh Komisioner Komnas HAM Hariansyah Akhmad, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Iskandar, dan Komisioner Komnas Perempuan Theresia Sri Endras, pembela HAM masih sering mendapatkan ancaman atas kegiatan yang dilakukannya.

Berbagai ancaman, perundungan, hingga kekerasan dialami para pembela HAM khususnya perempuan.

“Mereka kerap mengalami pelanggaran, ancaman atau serangan yang menyasar tubuh atau identitas perempuannya,” ucap Hariansyah dalam keterangan Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Komnas HAM Persilakan Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Melapor

Hariansyah menyebut, serangan itu dilakukan untuk membungkam gerakan yang dilakukan para pembela HAM dan komunitas tempatnya bernaung.

Bentuk serangan itu kerap dilakukan sampai menggunakan proses hukum dan administrasi yang tidak sah.

“Atau penyalahgunaan kewenangan administratif atau peradilan dalam bentuk lainnya, termasuk penerapan perundang-undangan secara sewenang-wenang dengan tujuan atau dampak untuk menghalangi atau menstigmatisasi kerja pembela HAM,” ujar dia.

Menurut Hariansyah, berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 87 kasus kekerasan dan serangan yang dialami oleh perempuan pembela HAM dalam kurun waktu 2015 hingga 2021.

Hariansyah memaparkan kasus kekerasan dan serangan itu banyak terjadi di DKI Jakarta dengan 33 kasus, Jawa Timur 9 kasus, kemudian Maluku dan Aceh masing-masing 7 kasus.

“Bahkan di tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan kasus serangan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM mencapai 36 kasus. Padahal di tahun 2019 hanya ada 5 kasus,” kata dia.

Baca juga: Komnas HAM Terima Keterangan Kuasa Hukum Korban Terkait Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di KPI

Biasanya, kata Hariansyah, para perempuan pembela HAM mengalami kekerasan karena membela kasus-kasus seperti isu sumber daya alam atau agraria, dan isu buruh, termasuk buruh migran.

Ia juga mengatakan, ada lima pemicu serangan dan kekerasan yang dialami para perempuan pembela HAM.

Pertama, kuatnya budaya patriarki yang sering menyalahkan korban. Kedua, meningkatnya pembangunan yang minim perspektif hak asasi.

“Ketiga, munculnya bermacam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendorong eksploitasi sumber daya alam. Empat, kepemilihan lahan yang semakin terkonsentrasi dan akumulasi kepemilikan lahan pada seklompok orang,” papar dia.

Kelima, penyelesaian konfik agrarian melalui pendekatan keamanan yang berujung pada kriminalisasi pada perempuan pembela HAM.

“Selain itu kekerasan dan ancaman juga dialami oleh mereka yang mengadvokasi isu keragaman gender dan seksual karena dianggap melawan nilai agama dan budaya,” ucap dia.

Baca juga: Jalan Munir di Den Haag dan Perjuangan Membela HAM yang Tak Pernah Mati

Adapun hari ini merupakan hari peringatan 17 tahun kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Munir meninggal dalam pesawat Garuda Indoenesia pada 7 September 2004 dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda.

Banyak pihak menilai kematian Munir masih menyisakan kejanggalan karena auktor intelektualis dalam kasus itu belum diadili.

Dalam perkara ini, Pollycarpus Budihari Priyanto telah dinyatakan sebagai pihak yang melakukan pembunuhan pada Munir.

Ia kemudian divonis 14 tahun penjara sebelum akhirnya bebas pada 29 Agustus 2018. Namun, pada 17 Oktober 2020, Pollycarpus meninggal akibat corona.

Komnas HAM telah mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo agar serius dalam mengungkapkan kasus kematian Munir.

Baca juga: Pemerintah Diminta Bentuk Lagi TPF Kasus Pembunuhan Munir

Komisioner Komnas HAM Amiruddin dihubungi Kompas.com, Selasa, mengungkapkan bahwa penyelesaian kasus kematian Munir dapat menjadi simbol bahwa negara memperhatikan persoalan hak asasi manusia.

Namun, jika tidak diselesaikan, Amiruddin melanjutkan, hal itu akan menjadi catatan buruk negara di bidang politik, hukum, dan HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Nasional
Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Nasional
Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Nasional
Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Nasional
Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Nasional
CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

Nasional
Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Nasional
UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.