Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Turun, Wapres: Jangan sampai Euforia karena Merasa Aman

Kompas.com - 07/09/2021, 15:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak euforia menanggapi turunnya kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini. 

Ma'ruf meminta masyarakat tetap waspada meski kasus positif Covid-19 harian beserta angka kematian terus mengalami penurunan, sedangkan angka kesembuhan terus meningkat.

"Alhamdulillah telah tampak perkembangan yang baik. Namun, kita tetap harus waspada dan menjaga protokol kesehatan secara disiplin, jangan sampai terjadi euforia masyarakat karena merasa aman," kata Ma'ruf di acara Dialog Lintas Agama yang digelar Masjid Istiqlal secara virtual, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Kemenkes Siapkan Skema Booster Vaksinasi Covid-19 Berbayar untuk Masyarakat Umum

Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi agar herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terpenuhi.

Apalagi, pemerintah menargetkan agar 77 persen atau 208,2 juta masyarakat Indonesia bisa divaksinasi untuk dapat mencapai kekebalan kelompok tersebut.

"Melalui program vaksinasi, diharapkan penularan Covid-19 dapat segera dikendalikan dan diturunkan," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang telah berjalan 1,5 tahun memberikan dampak yang sangat besar di berbagai bidang.

Baca juga: PeduliLindungi Deteksi 1.603 Orang Positif Covid-19 di Tempat Umum!

Dampak itu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi hampir di semua bidang kehidupan masyarakat.

"Pemerintah pun telah melakukan semua upaya terbaik, termasuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penguatan pelaksanaan 3T, dan vaksinasi yang masif," ucap dia.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya, yakni mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus per hari dari sebelumnya puluhan ribu kasus. 

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong besar dan masih memerlukan kewaspadaan dari masyarakat agar peningkatan kasus tak kembali terjadi.

Saat ini, pemerintah juga masih menerapkan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat di beberapa daerah, walaupun levelnya telah diturunkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com