Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 20 September 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang PPKM Level 2-4 di luar Jawa-Bali terhitung sejak tanggal 7 hingga 20 September 2021.

Terkait dengan perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan mengeluarkan aturan baru PPKM Level 2-4 di wilayah luar Jawa dan Bali.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Level 2-4 di Luar Jawa Bali hingga 20 September

Dalam Inmendagri itu, disebutkan ada sebanyak 23 daerah di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4, yaitu Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Kota Jambi, Jambi, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara.

Kemudian Kalimantan Timur, Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, Tarakan, Kalimantan Utara, Bangka, Bangka Belitung, Makassar, Sulawesi Selatan, Palu, Sulawesi Tengah, Poso, Sulawesi Tengah, Padang, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara, Sibolga, Sumatera Utara, Mandailing Natal, Utara, Kupang, NTT, Bolaang Mongondow , Manokwari, dan Papua Barat.

Inmendagri yang dikeluarkan pada 6 September di Jakarta itu juga mengatur tentang kegiatan belajar-mengajar, operasional perkantoran sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, kegiatan olahraga hingga transportasi umum.

Baca juga: Daftar 23 Kabupaten/Kota di Luar Jawa Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 20 September

Berikut aturan lengkapnya:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25 persen maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 hari.

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:

• Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

• Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

• Industri orientasi eskpor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19 maka industri bersangkutan ditutup selama hari.