Kompas.com - 06/09/2021, 23:11 WIB
Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM) freepik.comIlustrasi Hak Asasi Manusia (HAM)
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan, pemerintah sering menganggap bahwa pembela hak asasi manusia (HAM) sebagai musuh negara.

Padahal, menurut Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, para pembela HAM bekerja untuk membela masyarakat dan memastikan situasi negara lebih baik.

“Tapi orang-orang yang bekerja di untuk memperjuangkan HAM selalu dianggap musuh negara, pembuat onar, dibungkam, diancam, diintimidasi atau dibunuh,” kata Fatia dalam diskusi virtual yang diadakan Tim Public Virtue Research Institute dan Themis Indonesia, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Imparsial: Komnas HAM Jadi Harapan Terdepan Penuntasan Kasus Munir

Fatia menyampaikan, lima tahun terakhir angka kekerasan pada pembela HAM cukup tinggi.

Para pembela HAM, menurut dia, bukan sekedar sebutan untuk mereka yang bekerja di organisasi masyarakat sipil, tetapi juga masyarakat yang mempertahankan hak-hak asasinya dan hak asasi orang disekitarnya.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Fatia menyebut, kekerasan pada pembela HAM cukup tinggi, terutama jika terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Di mana itu seiring dengan agenda pembagunan infrastruktur yang jadi prioritas presiden kita saat ini,” kata dia.

Menurut Fatia, banyak kasus kekerasan pada pembela HAM atau pun masyarakat di wilayah pembangunan infrastruktur menunjukan tidak adanya kesinambungan antara kesetaraan HAM dan proses pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

“Katanya agenda pembangunan tersebut untuk mempermudah masyarakat, untuk masyarakat, untuk kemajuan negara ini,” ucap Fatia.

“ironinya disamping itu ternyata yang dibuat menderita adalah masyarakat itu sendiri,” kata dia.

Baca juga: Komnas HAM Surati Jokowi, Minta Penyelidikan Pihak yang Diduga Terlibat Pembunuhan Munir

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas Lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas Lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.