Sebelum Jadi Tersangka KPK, Ini Deretan Kontroversi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Kompas.com - 04/09/2021, 09:01 WIB
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. KOMPAS.COM/Instagram @budhisarwonoBupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018.

Ia juga langsung ditahan oleh KPK di rutan KPK pada Kavling C1 untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Penahanan itu terhitung sejak tanggal 3 hingga 22 September 2021.

Sebelum menjadi tersangka KPK, dalam beberapa bulan terakhir, Budhi sering menjadi perbincangan publik lantaran pernyataannya yang menimbulkan kontroversi. 

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Tersangka

Namun, ternyata bukan hanya dalam beberapa waktu terakhir Budhi menjadi kontroversi.

Jauh sebelum ini, Budhi juga pernah melakukan tindakan yang akhirnya menyita perhatian banyak pihak. Apa saja? 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebut Luhut Menteri Penjahit

Pada akhir Agustus 2021, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono pernah menyebut Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Penjahit.

Hal itu disampaikan Budhi saat wawancara doorstop dalam sebuah acara. Potongan video wawancara itu pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik tersebut, Budhi sedang menjelaskan perkembangan kasus Covid-19 di Banjarnegara.

"Alhamdulillah Banjarnegara (awalnya) BOR-nya 99 persen, terus turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai perintah Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu rapat bersama menteri siapa itu, penjahit atau apa lah, (yang) orang Batak itu," ujar Budhi.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Budhi pun kemudian minta maaf atas pernyataannya itu. Ia mengaku, menyebut Luhut sebagai Menteri Penjahit lantaran ia tidak hafal nama Menko Marves itu karena begitu panjang.

"Mohon maaf kemarin saya menyebut Menteri Penjahit, karena saya tidak hafal namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf, (yang betul) adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan," kata Budhi.

Budhi mengatakan, pernyataannya itu sama sekali tidak bermaksud untuk menghina Luhut.

"Mohon maaf karena tidak hafal jadi disingkat yang mudah. Tapi saya tidak punya tujuan menghina apapun, karena sebisa saya bicara. Sekali lagi kami mohon maaf kemarin yang saya sebut Pak Penjahit, karena saya tidak hafal semuanya. Mohon bapak menteri bisa memaafkan saya. Demi Allah, demi Rasulullah saya lahir batin untuk melaksanakan tugas negara," katanya

Izinkan warga gelar hajatan di tengah pandemi

Sebelum itu, pada pertengahan Juni 2021, Budhi pernah menjadi sorotan publik karena mengizinkan warganya menggelar hajatan di tengah kasus Covid-19.

Ketika itu, Jawa Tengah diketahui sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang sangat signifikan.

Budhi beralasan, kebijakannya itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Saya berpegang pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan aturan tentang PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, red),” kata Budhi, saat dikonfirmasi Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Kekayaan Bupati Banjarnegara Rp 23,8 Miliar, Tercatat Tak Punya Kendaraan

Dengan kebijakan itu, kata Budhi, masyarakat tidak perlu khawatir saat hendak membuat kegiatan dengan mengundang massa. Sebab, aparat yang datang nantinya hanya berkapasitas mengedukasi masyarakat agar sesuai protokol kesehatan.

“Gugus tugas pasti mengizinkan, pemerintah hadir bukan untuk membubarkan tapi untuk mengedukasi tentang protokol kesehatan. Tolong agak minggir ya, pakai masker ya, begitu,” ujar dia.

Tuding kasus Covid-19 naik karena RS kejar klaim biaya perawatan

Masih di bulan Juni 2021, Budhi juga pernah membuat pernyataan yang mengundang kontroversi. Ia menuding ada permainan klaim biaya perawatan pasien Covid-19 oleh pihak rumah sakit.

"Enggak tahu loh kalau ini dikondisikan, enggak ngerti kalau punya kepentingan dikondisikan. Karena sekarang lumayan sih, kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya. Aku juga udah ngerti," katanya.

Baca juga: Konstruksi Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara: Aktif Meminta Fee hingga Libatkan Perusahaan Keluarga

Ia juga menyebut adanya petugas sales rumah sakit. Menurutnya, petugas sales tersebut akan mendapat honor jika ada pasien Covid-19 mau dirawat di rumah sakit.

"Kemarin saya sudah ketemu sama salesnya. Ada sales-nya namanya Bejo, mencari orang sakit (Covid-19) untuk dipondokin (dirawat) di rumah sakit. Kalau dipondokin dengan mobil sendiri Rp 200.000 tapi kalau diambil pakai ambulans rumah sakit honornya Rp 100.000," jelas Budhi.

Budhi menilai mafia pasien inilah yang membuat angka Covid-19 di sejumlah daerah melonjak. Keuntungan yang selangit membuat rumah sakit berlomba-lomba mencari pasien Covid-19.

Pernah tiduran di jalan pakai pakaian dinas

Pada akhir Oktober 2019, beredar foto Budhi Sarwono sedang tiduran di sebuah jalan. Dalam foto tersebut Budhi tampak mengenakan pakaian dinas lengkap bersama dua orang lainnya.

Foto tersebut kali pertama diunggah oleh akun Instagram @kabupatenbanjarnegara, Kamis (24/10/2019) lalu. Budhi mengaku foto tersebut sebagai bentuk ekspresi kegembiraannya karena jalan di wilayahnya kini telah mulus.

"Itu spontan, sebagai ekspresi kegembiraan saya melihat jalan yang mulus," kata Budhi.

Baca juga: Viral, Bupati Banjarnegara Tiduran di Jalan dengan Pakaian Dinas, Ini Alasannya

Unggah slip gaji di media sosial

Sebelum foto Budhi sedang tiduran di sebuah jalan viral, pada awal Oktober 2019, Budhi sudah lebih dulu menjadi perbincangan publik usai slip gajinya beredar di media sosial.

Awalnya, slip gaji itu diunggah oleh akun Instagram Pemerintah Kabupaten Banjarnegara @kabupatenbanjarnegara.

Dalam unggahan itu diketahui gaji Budhi sebesar. Rp 6.114.100. Namun yang diterimanya sebesar Rp 5.961.200, karena dipotong zakat lewat BAZ sebesar Rp 152.900.

Budhi mengaku mengunggah slip gaji tersebut agar pemerintah pusat memperhatikan gaji pemerintah daerah.

"Kalau sudah viral ya nggak papa. Mudah-mudahan pemerintah malu dan melipatkan 10 atau 20 kali (dari gaji sekarang)," ujar Budhi.

Baca juga: Ini Alasan Bupati Banjarnegara Pamer Slip Gaji di Media Sosial...

Mundur dari Ketua Askab PSSI

Pada akhir November 2018, Budhi Sarwono memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Askab PSSI) Banjarnegara.

Ketika itu, alasan pengunduran diri Budhi ramai diperbincangkan karena ia menuding kondisi persepakbolaan di Indonesia sangat buruk. 

"Karena persepakbolaan setelah kami jalani sampai Liga 3 kemarin ternyata kotor alias busuk, saya anggap kotor, semua permainan menggunakan uang," katanya.

Pada waktu bersamaan, Putri Budhi, Lasmi Indaryani, yang merupakan manajer timnas putri U-16 Indonesia juga ikut mundur dari jabatannya. Ia mengikuti jejak ayahnya lantaran prihatin terhadap karut-marut dunia persepakbolaan Tanah Air.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.