Ketua Komisi II DPR Sebut Pemilu 2024 Tetap Diadakan meski Pandemi Masih Berlangsung

Kompas.com - 03/09/2021, 06:15 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tetap digelar sesuai jadwal yakni pada 2024 meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Hal itu berkaca pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di masa pandemi Covid-19.

Doli memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Dengan kesungguhan penyelenggara, pemerintah bersama DPR terus mengawasi masyarakat, pada akhirnya juga bisa beradaptasi, mereka datang ramai-ramai, pakai masker, pakai jarak, masuk ke TPS itu cuci tangan, pakai hand sanitizer, coblosnya juga pakai sarung tangan dan macam-macam keluar dan alhamdulillah berhasil," ujar Doli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/9/2021).

"Tetapi kalau pun kemudian pandemi ini masih terus berlangsung, tentu kan kita punya cara juga untuk bisa mengatasi, intinya kan setiap negara, setiap pemerintahan kan harus menjaga melindungi rakyat dan masyarakatnya," ujar politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun

Ia pun memastikan wacana amendemen UUD 1945 yang tengah berkembang tak ada kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Doli mengatakan amendemen UUD 1945 bertujuan untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan nasional jangka panjang.

"Isu amandemen UUD 45 ini mau bahas apa dulu, kalau misalnya seperti yang berkembang selama ini untuk memperkuat lembaga MPR, yang kemudian memungkinkan memasukkan PPHN yang disebut dulu GBHN zaman lalu tak ada hubungannya dengan ini (perpanjangan masa jabatan presiden)," kata Doli.

"Tidak ada, tidak akan ada hubungannya antara amendemen dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024," ujar dia.

Diketahui, wacana amendemen terbatas UUD 1945 kembali mengemuka saat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI 2021 Agustus lalu.

Namun, wacana amendemen tersebutdikhawatirkan melebar pembahasannya sehingga dimungkinkan adanya penambahan tiga periode masa jabatan presiden.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Meski Ada Wacana Amendemen, Komisi II DPR Pastikan Pemilu Tetap Digelar Tahun 2024

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.