Eks Komisioner KPU: Penggunaan Teknologi Pemilu Jangan karena Ingin Terlihat Keren

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menilai, melibatkan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu harus mampu berangkat dari permasalahan yang dialami sebelumnya.

Ia berpesan, jangan sampai teknologi tersebut justru tidak menyelesaikan masalah yang ada bahkan menambah persoalan.

"Jadi nanti sangat mungkin teknologi itu justru bisa mengganggu, tidak menyelesaikan masalah. Atau secara berlebihan, dia malah bisa, khususnya dalam biaya itu malah tidak efisien. Jadi betul-betul harus kita identifikasi permasalahan kita ini apa," kata Hadar dalam diskusi virtual bertajuk "Bukan E-Voting, tetapi E-Recap", Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: Komisi II DPR: Tahapan Awal Pemilu 2024 Dimulai Januari 2022

Hadar mengungkapkan, penyelenggara Pemilu harus mengetahui terlebih dahulu persoalan yang ada dalam pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya.

Sehingga, pada akhirnya mampu mendapatkan formula yang tepat dengan menggunakan teknologi yang menyasar untuk mengatasi masalah.

Di sisi lain, Hadar mengingatkan bahwa penggunaan teknologi dalam Pemilu tidak bisa bertujuan agar Indonesia terlihat tidak kalah dari negara lain.

"Jangan sampai, karena kita mau kelihatan keren. Teknologi itu harus yang paling mutakhir, tinggal pijit sana pijit sini. Lalu kita memutuskan penggunaan teknologi karena kemajuan teknologinya, karena kerennya," jelas Hadar.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini melihat, permasalahan yang ada selama Pemilu sebelumnya adalah terkait hasil rekapitulasi suara yang memakan waktu lama.

Hal ini karena rekapitulasi suara masih menggunakan teknik manual yang berjenjang dari penghitungan suara di TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

"Misalnya, untuk kita dapat hasil itu, memakan waktu yang lama. Coba, kita lihat sendiri selama ini bagaimana? Pemilihan yang sebetulnya paling sederhana saja, Pemilihan Kepala Daerah misalnya, itu kan kalau tidak salah bisa sampai 10-12 hari baru kita dapatkan hasil dari Pilkada tersebut," tutur dia.

Apalagi, lanjut Hadar, pada saat Pemilu 2024 yang dilakukan serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif, dan Pilkada diperkirakan akan memakan waktu yang lebih panjang.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Berjenjang Pemilu Dinilai Berpotensi Munculkan Ruang Manipulasi

Bahkan, perkiraan Hadar, hasil rekapitulasi suara tersebut akan diketahui publik lebih dari satu bulan.

"Kalau tidak salah, memang bisa sampai satu bulan. Ini jadi masalah. Umumnya, kalau di Pemilu itu, semakin cepat kita mendapatkan hasil, maka semakin baik. Karena, tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan atau terjadi hal-hal yang bisa merusak Pemilu itu sendiri," kata Hadar.