Kompas.com - 27/08/2021, 18:38 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, awal tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai pada Januari 2022.

"Dan kita sudah tetapkan selama 25 bulan (tahapan pemilu). Dengan kita sudah hampir menyepakati itu, kalau dilaksanakan 25 bulan sebelum pelaksanaan pileg dan pilpres, maka tahapan itu akan dimulai sekitar bulan Januari 2022," kata Doli dalam webinar bertajuk "Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan Upaya Menjawab Tantangan Pemilu 2024", Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal

Doli mengatakan, jadwal tersebut kemungkinan akan diresmikan pada 6 September 2021 dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu.

"Untuk menetapkan hasil tim kerja itu menjadi keputusan resmi antara pemerintah dan DPR. Dan itulah yang menjadi patokan kita untuk mempersiapkan pemilu tahun 2024," ujar dia.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya juga sudah menetapkan pencoblosan untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden di tanggal 21 Februari.

Sementara itu, pelaksanaan pilkada serentak akan digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, tanggal-tanggal ini lah yang pada akhrinya paling dimungkinkan ya terjadinya impitan yang terlalu dalam antara tahapan pileg, pilpres dengan tahapan pilkada," ujar dia. 

"Kedua tanggal ini adalah tanggal yang paling minimum bisa dihindari impitan terlalu dalam antara tahapan pileg pilpres dengan tahapan pilkada," ucap dia.

Baca juga: KPU Sebut Jadwal Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 Belum Final

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007- 2012 Endang Sulastri berharap anggota KPU yang akan dilantik April 2022 fokus pada persiapan regulasi Pemilu serentak 2024.

"Jadi fokusnya itu adalah bagaimana membuat peraturan KPU yang bisa mensiasati terhadap peraturan perundang-perundangan karena tidak adanya perubahan Undang-Undang Pemilunya itu bisa dilakukan secepat mungkin dengan melibatkan sebanyak stakeholder," kata Endang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
UPDATE: 63.188.800 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 63.188.800 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Anak-anak Boleh Masuk Bioskop di Kota yang Terapkan PPKM Level 1-2

Luhut: Anak-anak Boleh Masuk Bioskop di Kota yang Terapkan PPKM Level 1-2

Nasional
Luhut: 19 Negara yang Boleh Masuk Bali Dipilih Karena Positivity Rate Covid-19 Rendah

Luhut: 19 Negara yang Boleh Masuk Bali Dipilih Karena Positivity Rate Covid-19 Rendah

Nasional
UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

Nasional
Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.