Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pemilu 2024, PDI-P: Setelah Pandemi Ada Waktunya Membahas Itu

Kompas.com - 24/08/2021, 14:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pertemuan antara PDI-P dan Partai Gerindra pada Selasa (24/8/2021) ini fokus pada pembicaraan soal upaya menangani pandemi Covid-19.

Hasto menyebut pembicaraan mengenai kerja sama politik antara kedua partai dapat dibicarakan di kemudian hari setelah pandemi Covid-19 berlalu selama kedua partai telah memiliki kesamaan komitmen terhadap Pancasila.

"Untuk Pemilu 2024, kalau dari aspek ideologi kita punya sama-sama komitmen terhadap pancasila, maka nanti setelah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal tersebut," kata Hasto dalam konferensi pers usai pertemuan, Selasa.

Baca juga: Bertemu Sekjen Gerindra, Sekjen PDI-P Nostalgia Saat Usung Megawati-Prabowo

Hasto mengeklaim prioritas kedua partai saat ini adalah kepentingan rakyat serta keselamatan bangsa dan negara yakni dengan fokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Urusan pandemi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut keselamatan bangsa dan negara sehingga itu menjadi skala prioritas dalam pertemuan ini," kata Hasto.

Senada dengan Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Gerindra dan PDI-P hanya berbicara soal dua hal dalam pertemuan yang digelar tertutup itu.

Pertama, mengenai perlunya dukungan terhadap pemerintah oleh kedua partai dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, kesepakatan antara PDI-P dan Gerindra untuk bekerja sama menjaga Pancasila sebagai benteng ideologi negara.

Baca juga: Sahabat Ganjar Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024

Muzani pun menekankan, keselamatan rakyat serta persatuan negara berada di atas segala-galanya.

"Itu sebabnya kami berdua hanya bicara masalah ini karena menurut kami ini adalah hal yang paling vital dalam kita bernegara dan berbangsa," ujar Muzani.

Diketahui, PDI-P dan Gerindra kini sama-sama menjadi partai pendukung pemerintah setelah kedua partai berhadap-hadapan dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 lalu.

Baca juga: KPU Pastikan Pemilu dan Pilkada Serentak Digelar pada 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com