Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Wapres Harap Penanganan Kemiskinan Ekstrem Selesai Tepat Waktu

Kompas.com - 27/08/2021, 13:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan di tujuh provinsi pada 2021 diharapkan bisa selesai tepat waktu.

Agar bisa tepat waktu, kata dia, tugas paling pokok adalah menyiapkan data yang akan digunakan sebagai dasar penanganan serta terbuka dengan persoalan-persoalan yang dihadapi

"Paling pokok, bagaimana menyiapkan data dan sama-sama terbuka terhadap persoalan-persoalan yang kita alami," ujar Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Wapres Minta Sistem Bersasaran Nasional untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Diperbaiki

Masduki mengatakan, karena ini menyangkut kemiskinan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah stunting atau kekurangan gizi.

Menurut dia, stunting sangat terkait dengan kemiskinan walaupun tidak seluruhnya demikian.

"Tapi ini penting karena ini tanggung jawab pimpinan daerah dan nasional sehingga langkah-langkah yang sifatnya koordinasi dan terbuka untuk pendataan saya kira penting," kata dia.

Di samping itu, Masduki juga menilai respons para pemimpin daerah akan sangat mempengaruhi penanganan kemiskinan ekstrem tersebut dilaksanakan tepat waktu.

Baca juga: Wapres Minta Mensos Segera Selesaikan Pemutakhiran DTKS

Oleh karena itu, dia pun berharap agar para pimpinan daerah bisa lebih responsif untuk mengatasi persoalan tersebut.

Adapun, pemerintah memfokuskan tujuh dari 25 provinsi untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021.

Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Masduki, sebanyak tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstremnya cukup siginifkan.

Baca juga: Dana Terbatas, Hanya 7 dari 25 Provinsi yang Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Nantinya, dari tujuh provinsi tersebut hanya dipilih masing-masing 5 kabupaten/kota sehingga total menjadi 35 kabupaten/kota.

Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi alasan mengapa hanya tujuh provinsi terlebih dahulu yang diprioritaskan penanganannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com