Kompas.com - 27/08/2021, 13:39 WIB
Ilustrasi Kemiskinan KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan di tujuh provinsi pada 2021 diharapkan bisa selesai tepat waktu.

Agar bisa tepat waktu, kata dia, tugas paling pokok adalah menyiapkan data yang akan digunakan sebagai dasar penanganan serta terbuka dengan persoalan-persoalan yang dihadapi

"Paling pokok, bagaimana menyiapkan data dan sama-sama terbuka terhadap persoalan-persoalan yang kita alami," ujar Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Wapres Minta Sistem Bersasaran Nasional untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Diperbaiki

Masduki mengatakan, karena ini menyangkut kemiskinan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah stunting atau kekurangan gizi.

Menurut dia, stunting sangat terkait dengan kemiskinan walaupun tidak seluruhnya demikian.

"Tapi ini penting karena ini tanggung jawab pimpinan daerah dan nasional sehingga langkah-langkah yang sifatnya koordinasi dan terbuka untuk pendataan saya kira penting," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Masduki juga menilai respons para pemimpin daerah akan sangat mempengaruhi penanganan kemiskinan ekstrem tersebut dilaksanakan tepat waktu.

Baca juga: Wapres Minta Mensos Segera Selesaikan Pemutakhiran DTKS

Oleh karena itu, dia pun berharap agar para pimpinan daerah bisa lebih responsif untuk mengatasi persoalan tersebut.

Adapun, pemerintah memfokuskan tujuh dari 25 provinsi untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021.

Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Masduki, sebanyak tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstremnya cukup siginifkan.

Baca juga: Dana Terbatas, Hanya 7 dari 25 Provinsi yang Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Nantinya, dari tujuh provinsi tersebut hanya dipilih masing-masing 5 kabupaten/kota sehingga total menjadi 35 kabupaten/kota.

Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi alasan mengapa hanya tujuh provinsi terlebih dahulu yang diprioritaskan penanganannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.