Jubir Wapres Harap Penanganan Kemiskinan Ekstrem Selesai Tepat Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan di tujuh provinsi pada 2021 diharapkan bisa selesai tepat waktu.

Agar bisa tepat waktu, kata dia, tugas paling pokok adalah menyiapkan data yang akan digunakan sebagai dasar penanganan serta terbuka dengan persoalan-persoalan yang dihadapi

"Paling pokok, bagaimana menyiapkan data dan sama-sama terbuka terhadap persoalan-persoalan yang kita alami," ujar Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Wapres Minta Sistem Bersasaran Nasional untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Diperbaiki

Masduki mengatakan, karena ini menyangkut kemiskinan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah stunting atau kekurangan gizi.

Menurut dia, stunting sangat terkait dengan kemiskinan walaupun tidak seluruhnya demikian.

"Tapi ini penting karena ini tanggung jawab pimpinan daerah dan nasional sehingga langkah-langkah yang sifatnya koordinasi dan terbuka untuk pendataan saya kira penting," kata dia.

Di samping itu, Masduki juga menilai respons para pemimpin daerah akan sangat mempengaruhi penanganan kemiskinan ekstrem tersebut dilaksanakan tepat waktu.

Baca juga: Wapres Minta Mensos Segera Selesaikan Pemutakhiran DTKS

Oleh karena itu, dia pun berharap agar para pimpinan daerah bisa lebih responsif untuk mengatasi persoalan tersebut.

Adapun, pemerintah memfokuskan tujuh dari 25 provinsi untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021.

Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Masduki, sebanyak tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstremnya cukup siginifkan.

Baca juga: Dana Terbatas, Hanya 7 dari 25 Provinsi yang Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Nantinya, dari tujuh provinsi tersebut hanya dipilih masing-masing 5 kabupaten/kota sehingga total menjadi 35 kabupaten/kota.

Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi alasan mengapa hanya tujuh provinsi terlebih dahulu yang diprioritaskan penanganannya.