Daerah yang Tak Jadi Lokasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Diharap Tak Permasalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi berharap tidak ada daerah lain yang mempersoalkan apabila kabupaten/kotanya tidak terpilih sebagai lokasi penanganan kemiskinan ekstrem.

Pasalnya dalam penanganan pada 2021 ini, pemerintah memfokuskan pada daerah yang benar-benar tingkat kemiskinan ekstremnya paling parah.

"Jangan jadi persoalan karena daerahnya tidak terpilih padahal banyak miskin ekstrem. Karena ini yang diambil daerah yang paling parah dan pimpinan daerah pasti sudah tahu untuk memilih daerah mana," ujar Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI Ende, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: DTKS Perlu Diperbarui untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah memfokuskan 7 dari 25 provinsi pada 2021.

Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Masduki, tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstremnya cukup siginifkan.

Nantinya, dari tujuh provinsi tersebut hanya dipilih masing-masing lima kabupaten/kota sehingga total menjadi 35 kabupaten/kota.

Baca juga: Dana Terbatas, Hanya 7 dari 25 Provinsi yang Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Sementara itu, agar penanganan kemiskinan ekstrem tersebut tepat sasaran, kata dia, pemerintah daerah harus membantu mengoordinasi dan mengonsolidasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan Menteri Sosial.

"Ini penting, koordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) karena DTKS akan digunakan pemrpov dan kementerian/lembaga sehingga tolong itu bisa dibantu konsolidasi data," ujar Masduki.

Apabila konsolidasi DTKS telah dilakukan, kata dia, maka Wapres Ma'ruf akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan daerah.

Baca juga: Penjelasan Risma soal Masih Ada Warga Miskin yang Tak Terima Bansos

Ini termasuk rapat dengan sejumlah kementerian/lembaga yang lebih terbatas lagi agar lebih fokus mengingat dana untuk penanganan kemiskinan tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga.

"Ada juga dana yang dikirim ke daerah sehingga nanti Wapres koordinasi dengan Gubernur, menteri-menteri terkait untuk bagaimana agar tepat sasaran," ucap dia.