Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daerah yang Tak Jadi Lokasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Diharap Tak Permasalahkan

Kompas.com - 27/08/2021, 12:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi berharap tidak ada daerah lain yang mempersoalkan apabila kabupaten/kotanya tidak terpilih sebagai lokasi penanganan kemiskinan ekstrem.

Pasalnya dalam penanganan pada 2021 ini, pemerintah memfokuskan pada daerah yang benar-benar tingkat kemiskinan ekstremnya paling parah.

"Jangan jadi persoalan karena daerahnya tidak terpilih padahal banyak miskin ekstrem. Karena ini yang diambil daerah yang paling parah dan pimpinan daerah pasti sudah tahu untuk memilih daerah mana," ujar Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI Ende, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: DTKS Perlu Diperbarui untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah memfokuskan 7 dari 25 provinsi pada 2021.

Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Masduki, tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstremnya cukup siginifkan.

Nantinya, dari tujuh provinsi tersebut hanya dipilih masing-masing lima kabupaten/kota sehingga total menjadi 35 kabupaten/kota.

Baca juga: Dana Terbatas, Hanya 7 dari 25 Provinsi yang Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Sementara itu, agar penanganan kemiskinan ekstrem tersebut tepat sasaran, kata dia, pemerintah daerah harus membantu mengoordinasi dan mengonsolidasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan Menteri Sosial.

"Ini penting, koordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) karena DTKS akan digunakan pemrpov dan kementerian/lembaga sehingga tolong itu bisa dibantu konsolidasi data," ujar Masduki.

Apabila konsolidasi DTKS telah dilakukan, kata dia, maka Wapres Ma'ruf akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan daerah.

Baca juga: Penjelasan Risma soal Masih Ada Warga Miskin yang Tak Terima Bansos

Ini termasuk rapat dengan sejumlah kementerian/lembaga yang lebih terbatas lagi agar lebih fokus mengingat dana untuk penanganan kemiskinan tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga.

"Ada juga dana yang dikirim ke daerah sehingga nanti Wapres koordinasi dengan Gubernur, menteri-menteri terkait untuk bagaimana agar tepat sasaran," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com