Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Herd Immunity Disebut Sulit Tercapai, Pimpinan Komisi IX Minta Cakupan Vaksinasi 100 Persen

Kompas.com - 27/08/2021, 11:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 menjadi 100 persen populasi di Indonesia meski herd immunity atau kekebalan dinilai sulit tercapai.

Charles meyakini bahwa vaksinasi diberikan kepada 100 persen populasi di Indonesia akan lebih menjamin perlindungan ketimbang mengharapkan terwujudnya herd immunity.

"Karena target herd immunity sudah seharusnya dilupakan, sasaran vaksinasi harus mencakup seluruh populasi Indonesia," kata Charles dalam siaran pers, Jumat (27/8/2021).

"Sasaran vaksinasi terhadap 100 persen populasi yang memenuhi syarat menerima vaksin, akan lebih menjamin perlidungan, ketimbang berharap pada herd immunity yang tak mungkin tercapai," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Percepat Vaksinasi Pelajar untuk Dukung PTM Terbatas

Politikus PDI-P itu menuturkan, meski herd immunity tidak mungkin tercapai lewat vaksinasi yang sedang berjalan, nyatanya vaksinasi tetap memberi perlindungan terhadap penerima vaksin dari gejala berat dan risiko kematian akibat Covid-19.

Ia menyebut data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan lebih dari 90 persen orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 belum pernah divaksinasi telah memberi cukup bukti bahwa vaksinasi tetap melindungi.

Charles mengatakan, perlindungan itu pada akhirnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan komunitas orang tersebut.

"Vaksin memang tidak mungkin memberikan kekebalan kawanan (herd immunity), tetapi bisa memberikan perlindungan kawanan (herd protection) dari gejala berat dan risiko kematian akibat Covid-19," kata Charles.

Baca juga: IDI Sarankan Pemerintah Vaksinasi 86 Persen Masyarakat untuk Capai Herd Immunity

Menurut dia, herd protection itulah yang akan mencegah terjadinya sakit keras pada pasien Covid-19 sehingga tidak membebani fasilitas kesehatan.

"Herd protection ini ikut mencegah terjadinya risiko kelumpuhan sistem kesehatan, seperti nyaris terjadi saat serangan gelombang kedua Covid-19 oleh varian delta pada Juli lalu atau saat cakupan vaksinasi masih sangat minim," ujar dia.

Ia menambahkan, prediksi herd immunity tidak mungkin tercapai hendaknya tidak menjadi alasan untuk mengendorkan vaksinasi, tapi justru melecut pemerintah untuk mempercepat vaksinasi.

Sebelumnya diberitakan, herd immunity dikhawatirkan sulit terjadi di Indonesia karena berbagai hal.

Baca juga: Luhut: Efikasi Vaksin Covid-19 Belum Ada yang 100 Persen, Belum Bisa Harapkan Herd Immunity

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, efikasi dari semua vaksin Covid-19 yang ada saat ini belum mencapai 100 persen.

Dengan demikian, menurut dia, tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity belum bisa diharapkan.

"Memang efikasi dari semua vaksin belum ada yang 100 persen. Ya rata-rata 60-an persen. Oleh karena itu, memang kita belum bisa berharap akan terjadi herd immunity," ujar Luhut dalam sambutannya pada HUT ke-43 BPPT yang ditayangkan YouTube BPPT RI, Senin (23/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com