PAN Merapat ke Koalisi, Pengamat: Agar Kekuasaan Aman karena Ada Suara Minta Jokowi Turun

Kompas.com - 26/08/2021, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menduga, isu masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam partai politik (parpol) koalisi pemerintahan dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah kekuatan politik pemerintah.

Kekuatan politik yang ditambah, kata Ujang, juga bukan tanpa alasan. Sebab, beberapa waktu terakhir terdengar suara-suara masyarakat yang menginginkan turunnya Jokowi sebagai Kepala Negara.

"Jadi ini agar kekuasannya (Jokowi) aman. Karena ada suara-suara dari masyarakat juga yang minta Jokowi turun," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Politisi PKS: Haknya PAN untuk Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi

Kemudian, Ujang menilai bahwa masuknya PAN dalam koalisi merupakan kewaspadaan dan kekhawatiran Jokowi dalam menghadapi tahun politik ke depan.

Menurut dia, tahun-tahun politik ke depan itu dipenuhi ketidakpastian. Dengan demikian, menambah barisan koalisi pemerintah menjadi suatu keniscayaan bagi Jokowi.

"Goyang menggoyang itu tetap akan ada. Jadi butuh dukungan back up politik dari banyak partai," ucap dia. 

Lebih lanjut, Ujang berpendapat bahwa masuknya PAN dalam koalisi pemerintah juga dinilai saling menguntungkan kedua belah pihak.

Untuk Jokowi sebagai kepala pemerintahan, tentu akan diuntungkan karena bertambahnya koalisi akan memperkuat dukungan politik.

"Dan untung untuk PAN yaitu bisa di-backup oleh pemerintah dalam banyak hal. Bagi Jokowi, koalisi gemuk tak masalah, yang penting dirinya aman dan kuat," kata dia.

Baca juga: Viva Yoga: PAN Sejak Kepemimpinan Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintah

Di sisi lain, Ujang memprediksi masuknya PAN akan membuat oposisi pemerintah justru melemah.

Bahkan, masuknya PAN itu juga akan memperberat jalan oposisi dalam berhadap-hadapan dengan koalisi Jokowi.

"Dalam politik, masuknya PAN ke koalisi Jokowi merupakan hal biasa. Semua berbalut kepentingan pragmatis saja. Jika kepentingannya sama akan bersama, namun jika kepentingannya beda, maka akan bermusuhan," tutur dia.

Ujang juga sudah memprediksi akan terjadinya reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju saat ini akibat masuknya PAN.

Diibaratkan makan siang, tidak ada yang gratis. Oleh karena itu, menurut dia, mungkin saja PAN mendapat satu kursi menteri dalam kabinet.

"Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Namun, jika PAN tak dapat menteri, itu mungkin sudah deal dengan Jokowi. Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi," kata Ujang.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat ke depan. Jika terjadi reshuffle, artinya ada akomodasi Jokowi terhadap PAN.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut PAN sebagai Sahabat Baru Koalisi Pendukung Pemerintah

Ia memprediksi, satu posisi menteri yang diberikan terhadap PAN akan menggeser menteri dari non partai politik.

Sebelumnya diberitakan, muncul isu bahwa PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf usai pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan ketum, sekjen parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, partainya telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.