Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan "Booster" Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 tambahan atau booster pada awal tahun 2022.

Namun, booster ini baru dapat dilakukan apabila seluruh target vaksinasi yang disasar pemerintah telah tercapai pada Januari 2022.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Ia mengaku sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana booster vaksin Covid-19.

Dari diskusi tersebut, Budi mengatakan bahwa sudah diputuskan agar ke depannya, direncanakan biaya vaksin booster akan ditanggung pemerintah bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Yang akan dibayari negara, kemungkinan besar hanya yang PBI saja, sedangkan yang lainnya karena toh biaya tidak terlalu mahal, akan dimasukkan ke skema umum, bisa melalui beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS," jelasnya.

Ia menjelaskan, biaya penyuntikan tambahan itu mulai dari Rp 100.000 satu kali suntik. Menurutnya, masyarakat bisa memilih harga vaksin yang diinginkan.

Namun, bagi penerima PBI akan diupayakan oleh pemerintah untuk dapat disubsidi melalui BPJS Kesehatan.

"Yang memiliki uang, mau disuntik Rp 100.000, Rp 150.000 bisa memilih. Sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya melalui BPJS," ungkapnya.

Budi menjelaskan, suntik ketiga memang secara clinical terbukti melindungi manusia dari efek paparan Covid-19.

Namun, ia mengungkapkan bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) hingga kini belum menganjurkan adanya suntik dosis ketiga bagi Indonesia.

Alasannya, kata dia, karena WHO menilai dari segi ethical di mana hingga kini Indonesia baru mencapai 58 juta masyarakat yang divaksinasi dosis pertama.

"WHO tidak menganjurkan, bukan karena clinical, tapi karena masalah ethical-nya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin baru sekitar 30 juta yang mendapat akses suntik kedua," kata Budi.

"Dengan jumlah vaksin terbatas, mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang belum mendapatkan kesempatan suntik pertama," tambah dia.

Adapun pernyataan Menkes Budi disampaikan untuk menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris.

Pada kesempatan tersebut, Charles mempertanyakan rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi ketiga atau tambahan kepada masyarakat.

"Walaupun mungkin masih kontroversial untuk hari-hari ini. Sudah banyak yang menanyakan apakah pemerintah punya planing, punya perencanaan untuk melakukan suntik ketiga terhadap masyarakat, Pak?" tanya Charles kepada Menkes Budi.

"Tentunya bukan sekarang, saat ini memang masih 28 persen masyarakat Indonesia yang sudah tervaksinasi, masih jauh dari ideal, tetapi planningnya bagaimana, Pak?," imbuh dia.

Charles menambahkan, pihak pembuat vaksin Sinovac juga sudah mengakui bahwa vaksin tersebut harus ditambah setelah 6 bulan disuntikkan dosis kedua.

Berkaca pengakuan Sinovac itu, Charles mengartikan bahwa penerima vaksin dosis kedua pada bulan Februari dan Maret, terkhusus lansia, harus segera divaksinasi tambahan.

"Lansia menjadi rentan mungkin, karena kekebalannya sudah menurun, akibat vaksinnya sudah lebih dari 6 bulan. Jadi apakah sudah ada perencanaan? Tentunya bagi kami, kita berharap ada percepatan vaksinasi," ungkapnya.